Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Forum
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeForumPemerhatiBank Dunia di Indonesia
Bank Dunia di Indonesia 
Yuli Ahmada, 21 Juli 2011, jam 0:03:46
Posted by Elisabeth Inawati → on July 9, 2011 in Artikel, Isu Transparansi dan Akuntabilitas | 0 Comment
http://www.keuanganlsm.com/2011/07/09/eksistensi-bank-dunia-di-indonesia/

Saat ini, di setiap sudut negara berkembang, eksistensi Bank Dunia mendapat gugatan yang sangat tajam. Gugatan itu timbul karena setelah lebih dari setengah abad berdiri, sumbangan lembaga ini terhadap peningkatan kemakmuran di negara-negara berkembang tak kunjung tercipta. Yang terjadi, lembaga ini sangat anti demokrasi, dikontrol oleh pemerintahan 7 negara maju (G-7), dan kebijakannya hanya menguntungkan pelaku keuangan dari lembaga-lembaga keuangan swasta internasional, perusahaan-perusahaan multinasional, dan para pejabat serta politisi yang korup.

Kehadiran Bank Dunia di Indonesia, sebenarnya telah seumur dengan usia rezim Orde Baru (Orba). Lembaga multilateral yang didirikan pada tahun 1946 di Breeton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, mulai menjalankan aktivitasnya di Indonesia pada tahun 1946.

Setelah kegagalan konferensi sebuah konsorsium tujuh negara kreditor Indonesia (AS, Inggris, Perancis, Jerman Barat, Italia, Belanda dan Jepang), dan negara non-kreditor seperti Australia, Kanada, Selandia Baru dan Swis, serta IMF, pada tanggal 19-20 September 1966 di Tokyo, IMF segera mengambil langkah-langkah proaktif untuk meyakinkan pemilik modal internasional mengenai nilai strategis dan posisi Indonesia. Sementara dalam menghadapi rezim Orde Baru, IMF menuntut komitmen dan kesediaan penguasa baru itu agar sesegera mungkin merealisasikan proyek liberalisasi ekonomi sebagai syarat pokok bagi masuknya investor asing. Desakan itu berupa keharusan pemerintah untuk menandatangani sebuah dokumen perjanjian yang disebut letter of intent (LoI), dimana di dalamnya termuat sejumlah kebijakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh rezim Orde Baru. Butir-butir dalam (LoI) itu antara lain:

Penghapusan atau liberalisasi pengendalian devisa dan impor;
Devaluasi nilai tukar uang;
Program-program anti-inflasi dalam negeri yang mencakup: (a). pengendalian kredit bank; tingkat bunga yang lebih tinggi dan barangkali persyaratan cadangan yang lebih tinggi; (b). pengendalian defisit pemerintah; pengetatan belanja; peningkatan pajak dan harga-harga yang dikenakan oleh perusahaan pemerintah; penghapusan subsidi konsumen; (c). pengendalian kenaikan upah, sepanjang ada dalam kekuasaan pemerintah; dan (d). penghapusan pengendalian harga; dan
Sikap lebih terbuka terhadap investasi asing.

Seiring dengan tekanan untuk segera membuka pasar domestik, rezim Orde Baru yang didukung penuh oleh ekonom-ekonom borjuasi, segera mengundangkan Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) pada tahun 1967. Dalam UU PMA itu, para investor asing diberikan insentif (rangsangan atau kemudahan) sebagai berikut:

Pembebasan pajak terhadap keuntungan perusahaan-perusahaan sampai enam tahun bagi proyek-proyek yang diutamakan. Tax holiday ini kemudian dapat diperpanjang oleh pemerintah;
Pembebasan dari pajak dividen untuk periode yang sama;
Pembebasan dari pajak material modal pada saat mulai investasi modal asing;
Pembebasan dari bea masuk impor untuk peralatan mesin, alat-alat dan kebutuhan-kebutuhan awal pabrik.
Pembebasan dari pajak harta benda;
Hak mentransfer keuntungan yang sedang berlangsung dalam mata uang lokal.

Demikianlah, setelah melalui jalan perundingan yang melelahkan, Orde Baru berhasil mendapatkan persetujuan Paris Club pertama pada 1967 untuk menangguhkan pembayaran utang luar negeri warisan Orde Lama selama lebih dari 25 tahun. Puncaknya, pada pertemuan Amsterdam bulan Februari 1967, dicapai kesepakatan untuk membentuk konsorsium negara-negara kapitalis maju dan lembaga keuangan multilateral untuk memberikan pinjaman kepada Indonesia. Konsorsium yang dikenal dengan sebutan International Government Group on Indonesia (IGGI) ini, dalam menyalurkan pinjamannya kepada Indonesia, melalui institusi Bank Dunia. Pada tahun 1992, pemerintah Indonesia membubarkan IGGI dan membentuk Consultative Group on Indonesia (CGI) dengan tujuan mengeluarkan Belanda dari konsorsium, karena dianggap terlalu campur tangan terhadap urusan pembangunan dalam negeri Indonesia.

Dengan terbentuknya konsorsium pemberi bantuan, sejak tahun 1968-2001, sudah ratusan proyek yang pembangunan Indonesia yang dibiayai dengan pinjaman Bank Dunia, dengan perkiraan total pinjaman sebesar US$ 29.360,63 milyar.

Bagaimana Bank Dunia memaknai performance ekonomi selama Orde Baru berkuasa? Dalam laporan tahunan 1996, berjudul, Indonesia: Dimensions of Growth, Bank Dunia memberikan penilaian yang sangat positif. Katanya, “tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia, khususnya di Asia Pasifik; cadangan devisa nasional meningkat tajam; kaum buruh merupakan kelas yang turut menikmati hasil-hasil pertumbuhan ekonomi; penduduk yang pindah dari sektor pertanian memperoleh pekerjaan yang menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi di perkotaan; kendatipun pengangguran terselubung (underemployed) berada pada tingkat yang tinggi (rata-rata 38%), hal ini disebabkan oleh kemauan para buruh itu sendiri (voluntary underemployed) bukan karena lapangan kerja tidak tersedia; upaya rill buruh meningkat setiap tahun (sebesar 5,9% per tahun dalam periode 1989-1994 dengan menggunakan index 1989-100); disparitas pendapatan regional per kapita semakin menyempit; persentase dan jumlah absolut penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan telah menurun dengan drastis; dan distribusi pendapatan berada pada tingkat rendah jika dibandingkan dengan negara-negara lain.”

Dalam perjalanan waktu, laporan Bank Dunia itu tidak lebih sebagai isapan jempol untuk menutupi fundamental ekonomi Indonesia yang keropos. Ini terbukti ketika moneter mendera di tahun 1997, dalam waktu sekejap prestasi pembangunan itu hancur berantakan. Mari kita kenang sejenak periode 1997 itu. Pada saat kritis terjadi, statistik menunjukkan pendapatan per kapita US$1,200 pada awal 1996 turun menjadi US$300 pada awal 1998; nilai perusahaan terdaftar di pasar bursa US$118 milyar merosot manjadi US$17 milyar; hanya 22 dari 286 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Jakarta tidak bangkrut. Sumber lain menyebutkan bahwa pada saat krisis 420.000 buruh sektor konstruksi, tekstil dan elektronik kehilangan pekerjaannya. Jika pada tahun 1976 jumlah penduduk miskin berjumlah 54,2 juta atau 40,1 persen dari jumlah penduduk Indonesia, kemudian pada tahun 1996 menjadi 22,5 juta atau 11, 3 persen penduduk, maka pada akhir 1998 jumlah penduduk miskin mencapai 49,5 juta orang atau 24,2 persen dari jumlah penduduk. Bahkan penelitian yang dilakukan biro pusat statistik (BPS), international labour organization (ILO) dan united nations development project (UNDP), memperlihatkan angka kemiskinan yang jauh lebih besar, yaitu 79,4 juta orang atau 39,1 persen jumlah penduduk.

Lalu dimana letak kisah sukses yang ditorehkan Bank Dunia dalam berbagai laporannya? Hasil studi Sritua Arief menunjukkan, proyek-proyek pembangunan yang dibiayai Bank Dunia yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan, justru makin memiskinkan kelompok miskin dan membangkrutkan usaha kecil. Ia menunjuk hancurnya kegiatan-kegiatan rakyat seperti peternakan kecil, petani kecil, perikanan rakyat, produksi minimum rakyat, industri perabotan rumah tangga, industri kerajinan rakyat, pertekstilan rakyat dan lainnya.

Studi lain yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai efektivitas bantuan Bank Dunia untuk Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), menguatkan temuan Arief. Dalam studi itu, ICW menyimpulkan: “Sebagai sebuah program yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin perkotaan, program P2KP ini sesungguhnya salah kaprah dan parsial. Program semacam P2KP ini gagal ketika ia hanya menjadi obat penenang akibat kebijakan makro ekonomi yang mencekik rakyat miskin. Hal serupa juga menimpa bantuan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Studi yang dilakukan JARI Indonesia dan INFID, menyatakan, “Program JPS yang nampaknya membantu rakyat miskin pada hakekatnya bersifat buruk. Ia menambah utang rakyat, membuat ketergantungan atau menghilangkan keswadayaan dan kemampuan rakyat untuk mandiri, dan menghilangkan solidaritas sosial.”

Disarikan dari Buku: Utang Yang Memiskinkan, penerbit: ICW, Bab I, halaman 21-31.

Yuli Ahmada

[Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tanggapan 1
 
Re: Bank Dunia di Indonesia
taku balang, 21 Juli 2011, jam 15:20:23
yah begitulah world bank... masih di dewakan di indonesia ini...
ditempat lain mah di tuding biang kemiskinan...
Tanggapan 2
 
Re: Bank Dunia di Indonesia
ayi sugandhi, 21 Juli 2011, jam 16:31:23
"Studi lain yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengenai efektivitas bantuan Bank Dunia untuk Proyek Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), menguatkan temuan Arief. Dalam studi itu, ICW menyimpulkan: “Sebagai sebuah program yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan rakyat miskin perkotaan, program P2KP ini sesungguhnya salah kaprah dan parsial. Program semacam P2KP ini gagal ketika ia hanya menjadi obat penenang akibat kebijakan makro ekonomi yang mencekik rakyat miskin"

Penelitaian yang dilakukan ICW tersebut untuk P2KP-1 dimana konsepnya lebih diarahkan kepada ekonomi bergulir dan kelembagaan yang dibentuk (BKM) bukan merupakan lembaga pimpinan kolektif tetapi lembaga yang dibentuk oleh KSM dengan konsep kepemimpinan konvensional. Pada saat itu dominasi ketua BKM yang notebene "tokoh masyarakat" sangatlah kuat dalam pengambilan keputusan. Potensi penyimpanganpun cukup tinggi dibanding dengan P2KP-2 s/d PNPM.

Kesimpulan : menurut saya evaluasi yang dilakukan oleh ICW pada saat itu masih terlalu dini untuk dievaluasi, P2KP baru berjalan 1 tahun langsung dievaluasi....
Tanggapan 3
 
Re: Bank Dunia di Indonesia
HENDRI MATIAS, 8 September 2011, jam 19:35:59
apa sih beda konsep bank dunia dengan bank BNI atau BRI....
malu...malu...malu...malu...malu...malu...malu...malu...malu...apa ya?...apa ya?...apa ya?...apa ya?...apa ya?...apa ya?...apa ya?...apa ya?...


Kembali ke atas | Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
Jl. Penjernihan I No 19 F1 Lantai II,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 4433, akses halaman: 4518,
pengunjung online: 178, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank