Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Forum
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeForumMONEVPemekaran Desa/Kelurahan
Pemekaran Desa/Kelurahan 
Moh. Gazali, 6 November 2012, jam 16:13:11
Kawan.... Gimana alternatif solusinya jika dalam 1 desa/kelurahan telah dimekarkan menjadi 2 atau lebih desa/kel. Semantara dalam daftar lokasi dan alokasi desa/kel tsb masih satu?????? (Gimana siklusnya dan gimana BLMnya) Gimana juga dengan PJOKnya jika kecamatannya juga dimekaran???apa ya?...

[Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tanggapan 1
 
Re: Pemekaran Desa/Kelurahan
SURYA W SIAGIAN, 7 November 2012, jam 7:43:07
Menurut saya...

Yang dipakai adalah desa/kelurahan induk sebelum pemekaran yang nama desa/kelurahannya tercantum dalam dokumen yang ada.

Yang perlu dijadikan acauan, apakah desa/kelurahan pemekaran tersebut sudah mempunyai kode desa/kelurahan yang diterbitkan oleh Kemendagri. Sejauh belum ada kode desa/kelurahan maka diasumsikan desa/kelurahan tersebut belum dimekarkan.

Bila kode desa/kelurahan pemekaran tersebut sudah ada dan yang terjadi adalah PK BKM terdiri dari orang orang dari desa/kelurahan pemekaran yang nama desa/kelurahannya tidak sama dengan dokumen yang ada, maka perlu ada pergantian PK BKM.

Sedangkan untuk kegiatan dana bergulir yang anggota KSM-nya berada di desa/kelurahan pemekaran, maka kewajibannya tetap kepada BKM yang lama. (sesuai dengan nama desa/kelurahan yang tercantum dalam dokumen yang berlaku).

Semoga ini memberikan solusi.
Tanggapan 2
 
Re: Pemekaran Desa/Kelurahan
Moh. Gazali, 7 November 2012, jam 12:44:35
Trims kawan.....
Selanjutnya bagaimana dengan teknis BLM-nya, dan bagaimana dengan anggota BKM yang berada di desa/kelurahan hasil pemekaran?????
Tanggapan 3
 
Re: Pemekaran Desa/Kelurahan
SURYA W SIAGIAN, 8 November 2012, jam 8:42:22
to: Moh. Gazali

Pertama
Yang harus menjadi pegangan dalam pemekaran desa/kelurahan kaitannya dengan BLM adalah bahwa dalam beberapa dokumen awal sudah disebutkan peruntukan lokasinya, baik nama desa/kelurahan maupun kecamatannya.

Sejauh BKM berada pada lokasi desa/kelurahan dan kecamatan yang sama tercantum dalam dokumen yang ada sebelumnya, maka menurut saya mekanisme teknis pencairan BKM adalah sama. Pihak pihak yang menandatangani dokumen pencairan adalah sama.

Menjadi persoalan lain bila nama desa/kelurahan sama tapi nama kecamatannya beda (karena kecamatannya juga dimekarkan). Kalau hal semacam ini terjadi, maka menjadi TUGAS Satker untuk segera memfasilitasi perubahan dokumen (DIPA) untuk merubah nama kecamatan sesuai dengan lokasi desa/kelurahan yang mendapat BLM.

Kedua
Pegangan berikutnya adalah bahwa dana BLM diperuntukan untuk masyarakat (miskin) di lokasi desa/kelurahan yang sudah ada dalam dokumen awal. Untuk mengelola dana BLM tersebut maka dipilihlah PK BKM yang juga warga desa/kelurahan desa tersebut.

Bila pada AWAL pemekaran, beberapa personil PK BKM ternyata berada di luar desa/kelurahan BLM, maka masih sah sah saja menjadi PK BKM, sejauh belum ada perubahan alamat Kartu Tanda Penduduk (KTP). Memang lebih elok bila ada pergantian PK BKM yang sudah keluar dari desa/kelurahan penerima BLM. Mengedepankan musyawarah harus menjadi solusi utama.

Ketiga
Pegangan berikutnya adalah BKM adalah lembaga yang berbadan hukum. Ini berkaitan dengan dana BLM yang digunakan untuk kegiatan KSM ekonomi, khususnya yang dipergunakan untuk simpan pinjam. Siapapun KSM yang meminjam pada BKM, maka harus mengembalikan kepada BKM. Kalau pun di lokasi desa/kelurahan yang dimekarkan juga terdapat BKM baru, maka pengembaliannya harus kepada BKM yang lama dimana dia meminjam.

Untuk kegiatan fisik atau sosial yang berada di desa/kelurahan pemekaran, maka kewajiban BKM untuk menginventaris semua bantuan BLM yang sudah diberikan. Ini untuk pegangan pertanggungjawaban kelak.

Semoga bermanfaat.
Tanggapan 4
 
Re: Pemekaran Desa/Kelurahan
hari prasetyo, 31 Desember 2012, jam 7:29:04

Yth. Bapak/Sdr Gazali


Sesuai ketentuan, bila terjadi pemekaran wilayah (Provinsi, Kab/Kota, Kecamatan dan Kel/desa), maka sebelum pemekaran tersebut resmi di akui pemerintah (depdagri) dan telah memiliki kode kel/desa serta secara definitif telah tercantun dalam lokasi & alokasi sasaran PNPM Perkotaan yang dikeluarkan oleh kemenkokesra & Dirjen CK Kemenpu, maka seluruh aktifitas PNPM Perkotaan tetap dikendalikan dan menjadi tanggungjawab Kelurahan/Desa Induknya (persis seperti yang ditulis Pak Surya W).

Selanjutnya, kelurahan/Desa dan atau Kecamatan yang telah mengalami pemekaran dilaporkan secara resmi oleh Pemerintah Kab/Kota setempat kepada Kemendagri & Deputy Nangkis kemenkokesra dengan tembusan kepada Dirjen CK Kemenkeu dan SNVT P2KP Pusat. dengan dilampiri SK Bupati/Walikota tentang pemekaran wilayah dimaksud untuk mendapatkan pengesahan resmi dari pemerintah pusat.


Bila suatu saat nanti, pemekaran wilayah tsb telah disetujui oleh pemerintah pusat dan telah mendapatkan kode Kel/Desa serta telah secara definitif Kecamatan & Kel/Desa tsb menjadi lokasi sasaran PNPM Perkotaan, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kelurahan/Desa pemekaran, bukan merupakan lokasi baru PNPM Perkotaan (karena pernah mendapatkan intervensi PNPM Perkotaan), tetapi merupakan lokasi lama. Oleh karena itu, kelurahan pemekaran tersebut langsung masuk ke siklus tahun ke-4 (membentuk LKM baru, menyusun PJM Pronangkis baru dan siklus-siklus lain sesuai ketentuan tahun ke-4)

2. BKM/LKM di Kelurahan Induk, tetap melaksanakan PNPM Perkotaan sesuai ketentuan. Dan bila ada anggota BKM/LKM yang secara teritorial berdomisili di wilayah Kelurahan baru hasil pemekaran, maka anggota LKM tsb diberhentikan dengan hormat dan diganti dengan nomor urut perolehan suara terbanyak pada saat pemilu ulang LKM yg terakhir. Tentu seluruh proses ini dilakukan melalui rapat LKM dengan dihadiri oleh perwakilan warga dan seluruh kegiatan ini diadministrasikan dengan baik.

3. Bila terjadi pemekaran Kecamatan dan Kecamatan baru tsb merupakan tipologi kecamatan perkotaan (sesuai ketentuan pemerintah pusat) dan didalamnya terdapat kelurahan/Desa yang secara definitif menjadi lokasi sasaran PNPM Perkotaan), maka perlu di tunjuk PJOK Kecamatan


Semoga bermanfaat .......






Kembali ke atas | Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
Jl. Penjernihan I No 19 F1 Lantai II,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 10579, akses halaman: 11330,
pengunjung online: 4192, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank