Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Forum
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeForumCapacity BuildingPelatihan Fixed Cost
Pelatihan Fixed Cost  
Zahrotul Atiyah, 22 Januari 2013, jam 21:29:51
Saya masih ingat 'drama' penyambutan terhadap saya ketika kembali ke kabupaten tercinta, Pekalongan. Weits, seperti pejabat saja padahal saya bukan siapa-siapa. Mulai bergabung di tim PNPM – MP Kabupaten Pekalongan tanggal 23 Januari 2012. Sambutan yang saya maksudkan sangatlah meriah dan bukan sekedar hangat untuk seorang fasilitator (masih) CD, melainkan sangat panas. Bagaimana tidak?
Teman-teman tim berangkat pelatihan Penguatan ke Jogjakarta. Di tim, yang ada saya dan salah seorang teman fasilitator teknik. Rolling di tim faskel dan lintas kabupaten tentu sudah lumrah terjadi di PNPM – MP yang dinamikanya sangat cepat. Namun, kalau sampai terjadi bedol tim, itu sepertinya jarang terjadi. Nah, di tim baru saya ini hanya fastek tadi yang merupakan anggota tim lama. Sementara keempat personel tim lainnya masih baru bergabung di tim sejak Januari 2012, saya sendiri baru aktif di tim baru ini pada 1 Pebruari 2012. Satu-satunya faskel yang merupakan pelaku lama tidak bisa kami mintai informasi mengenai BKM dan desa/kelurahan dampingan. Parahnya lagi, Fastek ini dengan enteng mengatakan tidak mengikuti pendampingan siklus.
Suatu hari, saya diundang ke kantor oleh Askot CD. Begitu sampai di kantor, saya langsung kaget sebab dia dengan kasar meletakkan segenggam berkas ke atas meja di depan saya sambil berkata, “ini, direvisi!”
Respon saya langsung, “apa??!” Saya langsung menengok dokumen yang digeletakkan dengan cukup kasar dan kemudian dia berlalu begitu saja. Ternyata laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pelatihan KSM dari alokasi dana fixed cost 2011. Kegiatan pelatihan tersebut telah dilaksanakan pada Desember 2011 dan LPJ juga bertanggal Desember 2011.
Saya berusaha berpikir cepat dan mengingat-ingat, apakah kegiatan pelatihan yang didanai fixed cost ada kepanitiaanya sendiri? Iya lah... Selama di Kabupaten Pati, saya sudah banyak mendampingi kegiatan pelatihan semacam ini. Dengan segala suka dukanya, saya juga pernah mendapingi penyusunan proposal dan LPJnya. Apakah kemudian kalau ada ketidakvalidan data (terutama pada nominal nota) akan dibebankan kepada fasilitator pengganti yang baru? Kalau memang ada ketidaksesuaian jumlah nota dengan alokasi dana bukankah seharusnya sudah diperiksa oleh askot bersangkutan? Mengapa baru diketahui belakangan dan untuk merevisinya dibebankan pada fasilitator yang baru bergabung. Fair?
Seenaknya saja si askot melempar pekerjaan! Mana dengan gaya bossy pula. Jadi pengen muntah.
Baiklah, ini hasil analisis saya terhadap kekeliruan dalam LPJ tersebut.
Ada nominal kuitansi yang tidak sinkron dengan buku kasnya. Buku kas sudah sesuai dengan dana fixed cost yang dianggarkan. Berarti kemungkinan besar cacat terletak pada kuitansi. Padahal nominalnya di atas Rp. 1.000.000 (bermaterai). Juga ada perbedaan jumlah peserta (bukti presensi). Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan secara cluster di satu tempat, namun presensi dibuat perdesa dan tidak dilampirkan seluruh desa dalam satu bendel. Si askot menginstruksikan agar saya memperbaiki bagian itu entah dengan cara apapun, termasuk mungkin mengganti kuitansinya. Wew!!!
Kalau sekedar menambahkan lampiran daftar hadir peserta, saya bisa mengusahakan mencari dokumen LPJ dari tiap desa dan saya gabungkan. Namun, kalau sampai harus mengganti kuitansi pengeluaran dana dan bermaterai ya... nanti dulu. Enak saja dia bilang seolah itu masalah ringan. Untuk konfirmasi materai, saya mencoba menghubungi senior faskel tim sebelumnya yang menangani kegiatan tersebut. Saya menanyakan apakah ada kemungkinan kesalahan meletakkan nota dan mana yang benar, kuitansi atau buku kas. Ternyata, sf tadi bersikukuh bahwa LPJ sudah benar. Tambah bingung saya. Sementara jajaran Korkab terus memojokkan saya dengan alasan akan ada kunjungan dari KMW.
Apa kewenangan dan kewajiban saya sebenarnya dalam hal ini? Semua orang menjadi super sibuk begitu ada kunjungan dari otoritas di atasnya. Semua harus beres. Kalau perlu dengan mengorbankan orang-orang di bawahnya. Saya merasa dikorbankan demi nama baik atasan-atasan saya waktu itu.
Secara ekstrem saya berkata pada Pak Korkab Pekalongan waktu itu, “enak saja, orang lain yang makan nangka lezat, saya yang dibaluri pulutnya!” Waktu itu beliau hanya tertawa. Kemudian menjawab, “Ya sama saja. Saya juga baru bergabung. Namun masalah ini harus diclearkan. Diniati ibadah saja...”
“Oke, saya bersedia merevisi LPJ dan mencari titik temu masalah ini, namun saya menunggu anggota tim saya kembali dari Pelatihan. Saya tidak mau menanggung kesalahan orang lain seorang diri sementara dalam pekerjaan ini saya bekerja dalam satu tim. Kalau ada komplain dari panitia pelatihan serta faskel sebelum kami, jangan sampai kembali lagi saya yang dikorbankan dan disalahkan sebagai pribadi.”
Jawaban yang saya terima, “tidak bisa begitu. KMW mau melakukan uji petik besok. Jadi harus segera selesai revisinya.”
Saya mengalah dan memang karena saya tidak mempunyai posisi bagus untuk membantah. “Baik. Dengan catatan, Pak Korkab juga ikut merevisi. Saya tidak mau mengubah apapun LPJ ini seorang diri. Anda lihat sendiri, fastek tim kami yang nota benenya adalah orang lama dan mengalami sendiri ketika pelatihan ini diselenggarakan malah sekarang lepas tangan.”
Akhirnya, saya dibantu Korkab baru merevisi LPJ dengan menggabungkan dua LPJ pelatihan yang ada. Setelah kami telusuri ternyata ada kuitansi yang salah letak. Alhamdulillah. Sambil mengerjakan revisi, saya sempatkan melirik Tuan askot CD. Dia sama sekali tidak tergerak ikut berpartisipasi membantu. Malah dengan angkuh duduk di samping kami yang sedang merevisi LPJ. Sebenarnya dia sadar atau tidak sih bahwa dia orang yang mungkin sekali paling wajib melakukan revisi tersebut setelah faskel yang menjadi panitia pindah ke Kabupaten lain?
Mumpung Januari 2013 sedang ramai-ramainya pelaksanaan pelatihan KSM dari dana fixed cost 2012, semoga tulisan ini bermanfaat sebagai bagian dari refleksi pelaksanaan sebelumnya. Agar apa yang menimpa saya tidak dialami oleh faskel-faskel lain jikalau ada rollingan faskel. Jangan sampai ada faskel yang baru bergabung, tidak tahu ujung pangkalnya, langsung ditodong untuk memperbaiki kesalahan penyusunan LPJ fixed cost. Semoga askot lebih jeli dalam memeriksa LPJ yang dikirim ke kantor. Jangan hanya menerima begitu saja LPJ jadi dari tim faskel dan baru ribut seperti dikerubuti jutaan semut api ketika LPJ keliru dan akan ada kunjungan dari pembesar. (akar)

[Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tidak ada tanggapan
 


Kembali ke atas | Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
Jl. Penjernihan I No 19 F1 Lantai II,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 15042, akses halaman: 16804,
pengunjung online: 11504, waktu akses: 0,039 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank