Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Forum
,
Selamat datang di website KOTAKU.
SK PJOK 
sapto nugroho, 13 Juli 2013, jam 2:52:01
Assalamualaikum Wr. Wb,
Mohon klarifikasi terkait penjelasan tentang PJOK dalam Pedoman Pelaksanaan edisi Sept 2012 hal 78 menyebutkan bahwa PJOK diangkat oleh Kepala Satker PBL atas usulan dari Bupati / Walikota.
Awak kira ada yang kurang tepat mengingat kedudukan PJOK adalah di kecamatan dan pendanaan BOP yang bersumber dari APBD Kota / Kab. pengalokasiaannya biasanya di Satker PIP / Dinas PU Cipta Karya
Kalau boleh mengusulkan sebaiknya PJOK diangkat oleh Satker PIP atas usul Kepala Kecamatan / Camat.
Mohon tanggapan dan urgent mengingat tupoksi dan SK PJOK sangat penting .
Terima kasih

[Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tanggapan 1
 
Re: SK PJOK
teddy sulangi, 13 Juli 2013, jam 7:02:48
Kami di Kota Bitung - Sulawesi Utara mempunyai permasalahan yang sama. Ketika SK PJOK sampai ke Bagian Hukum, mereka memperlihatkan Pedoman Pelaksanaan yg menyebutkan bahwa PJOK diangkat oleh Kepala Satker PBL atas usulan dari Bupati / Walikota, shg SK PJOK yg biasanya dikeluarkan oleh Walikota tdk dpt diproses lebih lanjut.
Tanggapan 2
 
Re: SK PJOK
boyke nugraha, 15 Juli 2013, jam 8:57:26
Pak Sapto dan Pak Teddy Sulangi

Pada Pedoman Pelaksanaan edisi September 2012 halaman 78 berbunyi:
"Di tingkat kecamatan ditunjuk PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan). PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat oleh Kepala Satker PBL atas usulan walikota/bupati untuk pengendalian kegiatan di tingkat kelurahan/desa dan berperan sebagai penanggung jawab administrasi pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya"

betul sekali hal ini akan menjadi kesulitan tersendiri baik dalam sistem birokrasinya maupun sistem koordinasinya, perlu ada penjelasan dari Advisory sehingga dapat memberikan pencerahan bagi para korkot / askot mandiri di lapangan

salam
Tanggapan 3
 
Re: SK PJOK
hari prasetyo, 14 Agustus 2013, jam 4:55:38

Satker PBL Provinsi merupakan wakil pemerintah pusat terkait dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, oleh karena itu dengan semangat "untuk memangkas rantai birokrasi dan pendelegasian kewenangan" serta didasari pemahaman "memperpendek rentang kendali", maka SK PJOK Kecamatan tidak lagi ditetapkan oleh Pusat, tetapi oleh wakil pemerintah pusat terdekat (PBL Provinsi)".

Penetapan SK PJOK oleh satker PIP Kab/Kota menurut saya kurang tepat, karena Satker PIP Kab/Kota dalam konteks pelaksanaan PNPM Perkotaan sebatas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran PNPM Perkotaan untuk dana BLM dan bukan bertindak sebagai wakil pemerintah pusat (otonomi daerah).

Sedang Tupoksi PJOK Kecamatan dapat dibaca di Pedoman PNPM Perkotaan.

Demikian penjelasan saya, mungkin ada opsi lain terkait pertanyaan ini, terimakasih
Tanggapan 4
 
Re: SK PJOK
teddy sulangi, 15 Agustus 2013, jam 5:42:00
Kalau kita mencermati terkait dgn penerbitan SK PJOK dlm Pedoman Pelaksanaan yg ada dari tahun ke tahun terjadi perubahan. Pada Pedoman Pelaksanaan tahun 2008 halaman 34 tertulis diangkat PJOK diangkat oleh Kepala Satker PBL, selanjutnya pada Pedoman Pelaksanaan tahun-tahun berikutnya 2009, 2010 dst tertulis PJOK diangkat oleh Bupati/Walikota dan terakhir pada edisi Sept 2012 kembali lagi PJOK diangkat oleh Satker PBL. Jangan2 penulisan Pedoman Pelaksanaan 2012 pada bagian tentang PJOK hanya copy paste dari Pedoman 2008, krn telah sempat direvisi pd Pedoman Pelaksanaan 2009, 2010.
Jika Satker diangkat oleh Satker PBL, bagaimana dengan BOPnya Satker utk pembuatan Laporan Bulanan, utk Supervisi, utk melakukan rapat koordinasi, dll kegiatan ? Jika PJOK diangkat oleh Bupati/Walikota maka BOP PJOK bisa diambil dari BOP Satker Kota/Kab. Mohon pencerahan lebih lanjut.
Tanggapan 5
 
Re: SK PJOK
boyke nugraha, 15 Agustus 2013, jam 8:32:26
berdasarkan buku pedoman pelaksanaan halaman 78 dan 79 menjelaskan tugas PJOK sbb:
Tugas pokok PJOK adalah sebagai berikut:
a.Memantau pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan
yang sudah ditentukan;
b.Melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan SPPB, memproses
SPPB ke bank pembayar dan lain-lain;
c.Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan. Laporan bulanan
dibuat rangkap tiga untuk diserahkan sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada
bupati/walikota. Laporan tersebut dikirim juga sebagai tembusan kepada Camat
dan Lurah/Kades di wilayah kerjanya;
d.Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan
menyerahkannya kepada Walikota/Bupati paling lambat satu bulan setelah masa
tugasnya sebagai PJOK berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka
PJOK sebelumnya harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada
PJOK penggantinya. Berita Acara tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan
penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK
e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PNPM MP dengan OC/KMW dan
Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani penyelesaian permasalahan dan
pengaduan mengenai pelaksanaan PNPM MP di wilayah kerjanya
f. Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan
kepada masyarakat (BKM/LKM/KSM/Panitia/dsb) sesuai dengan usulan yang
disetujui Fasilitator

berdasarkan tugas PJOK yang ada di Pedoman Pelaksanaan ini kelihatan ada titik rancunya:
1. yang mengangkat adalah Satker PBL Provinsi berdasarkan usulan Walikota / Bupati
2. laporan dibuat 3 rangkap dan diserahkan sebelum tanggal 15 setiap bulannya dan diserahkan kepada Walikota / Bupati (tidak ada kewajiban menyerahkan laporan kepada Satker PBL Provinsi)
seharusnya apabila yang mengangkat adalah Satker PBL berarti BOP diberikan oleh Satker PBL dan Laporan pun masuknya ke Satker PBL Prov......

Apabila yang mengangkat Walikota / Bupati (dulu pernah tahun 2009 - 2010 dan tidak sulit) dan berarti BOP dari Walikota / Bupati dan laporan pun diberikan kepada Walikota / Bupati

mohon ada pencerahan dari Advisory manis kan?...
Tanggapan 6
 
Re: SK PJOK
SURYA W SIAGIAN, 15 Agustus 2013, jam 23:47:47
Kalau menurut saya.....
Saya setuju dengan Boyke Nugraha....

Pertama, bila yang mengangkat PJOK adalah Satker PBL yang berada di Provinsi (selaku wakil Pemerintah Pusat), maka dia pula yang dapat memberhentikan, dan kepada dia juga pertanggungjawaban diberikan.

Kedua, pemberian tugas kepada aparat dibawahnya, sudah seharusnya diberikan juga kewenangannya disertai pula dengan pembiayaan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dari kaidah tersebut, maka:
Laporan PJOK seharusnya ditujukan kepada Satker PBL, karena dia yang memberi mandat sekaligus pembiayaan. Kalaupun laporan diberikan kepada Bupati/Walikota sifatnya hanya tembusan. Karena sifatnya tembusan, maka tidak ada kewajiban Bupati/Walikota untuk meneruskan kepada Satker PBL Provinsi maupun Pusat. Kalau pun Bupati/walikota mau meneruskan laporan kepada Satker PBL maupun Pusat harus dipahami bahwa Bupati/Walikota sedang baik hatinya.

Pembiayaan untuk operasional PJOK harus menjadi tanggung jawab Satker PBL karena dia yang mengangkat dengan SK. Biasanya pada point terakhir SK ada klausul ‘...pembiayaan kegiatan dibebankan pada anggaran (kode anggaran APBN)..” Lha, contoh yang paling sederahana adalah pembentukan panitia HUT di tingkat kampung/RW, dimana disebutkan bahwa sumber biaya untuk panitia diambilkan dari kas RW dan sumbangan yang tidak mengikat. Jadi sangat tidak mungkin SK PBL Provinsi ada klausul berbunyi “..... pembiayaan kegiatan PJOK dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota”.

Bila Pusat memberikan tugas dan kewenangan kepada Satker PBL, maka disertai juga dengan BOP untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya tersebut. Begitu juga seharusnya bila Satker PBL Provinsi memberikan tugas dan kewenangannya kepada PJOK, maka harus disertai adanya BOP untuk PJOK.

Sebagai gambaran, saya juga mendapat tugas mengkoordinir kegiatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dari Kemendagri, tugas yang diberikan tersebut disertai BOP untuk honor, perjalanan dinas, biaya rapat, membuat laporan, monitoring dan lain lain.

Sebetulnya sudah benar dahulunya ketika PJOK diangkat berdasarkan SK Bupati/Walikota, bahkan BOP sampai level kelurahan ditanggung oleh Pusat. Sekarang perubahan menjadikan Satker PBL yang mengangkat dengan alasan "untuk memangkas rantai birokrasi dan pendelegasian kewenangan" serta didasari pemahaman "memperpendek rentang kendali", malah memunculkan ketidakjelasan ketimbang semakin jelas. (Ini bukan persoalan paradigma pemerintahan yang tidak berubah, tetapi lebih pada bagaimana menempatkan jalur komando birokrasi yang sebenarnya.)

Mohon maaf lahir bathin untuk semuanya, khusunya pada bang Hari, bila ada tulisan saya yang kurang berkenan.
Tanggapan 7
 
Re: SK PJOK
hari prasetyo, 16 Agustus 2013, jam 9:20:39

.... He...he.....he....semua argumennya benar, yang salah itu Kepala SKK Migas karena tertangkat tangan menerima Gratifikasi !!!

Siapa yang mengangkat PJOK Kecamatan, sebenarnya menjadi dilematik ketika keluar PMK 168 yang intingan : Upaya Nangkis Tanggungjawab bersama Pusat-dan-Daerah --> BLM nya Pun ada yang dari Pusat (DUB) dan dari Daerah (DDUB).


Nah... siapa yang pas mengangkat PJOK Kecamatan......memang ada dikotomi tentang :

1. Yang mengangkat ---> wajib memberikan "fasilitas" untuk menjalankan tupoksinya

2. Yang mengngkat ---> Pusat atau Daerah --> toh ini urusan bersama pusat - daerah

3. Yang mengangkat ---> bisa juga tidak perlu mengalokasikan "fasilitas", karena urusan bersama

4. Yang mengangkat ---> secara struktural apa harus segaris, karena ada otonomi daerah (Kecamatan, di bawah Bupati/Walikota - PBL dibawah Pusat karena wakil pemerintah pusat)


So, bukan enake "yok opo" tapi apike "yok opo"
Tanggapan 8
 
Re: SK PJOK
SURYA W SIAGIAN, 16 Agustus 2013, jam 22:58:29
Kang Hari....
Apa iya PMK 168 menimbulkan dilematik berkaitan dengan pengangkatan PJOK??? Sebenarnya dilematiknya dimana?? Yang saya tahu PMK tersebut sudah sangat jelas mengatur apa yang harus diperbuat Kementrian/Lembaga tehadap daerah, sebagaimana diatur dalam pasal 9 yang menyebutkan:
“Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang akan didanai dari APBN, wajib mengacu pada RKP dan dituangkan dalam Renja-KL, Kementerian/Lembaga HARUS memperhitungkan kebutuhan anggaran di dalam RKA-KL/DIPA guna memenuhi:
a. biaya penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD
b. honorarium pejabat pengelola keuangan DUB; dan
c. biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan.”

Dari uraian di atas untuk penyusunan dan pengiriman laporan oleh SKPD (daerah) dibiayai dari DIPA KL dan bukannya oleh APBD.
Sedang yang dimaksud biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan bisa saja biaya operasional PJOK, mengingat PJOK diberikan tugas oleh Pemerintah dalam menangani program penanggulangan di wilayahnya agar target tercapai.

Ketentuan yang diatur dalam PMK 168 tahun 2007 tersebut sebenarnya sudah mengacu pada prinsip “money follwos function”, dimana yang mengangkat --> wajib memberikan fasilitas untuk menjalankan tupoksinya.

Demikian, sekilas pencerahan yang mungkin berguna.
Tanggapan 9
 
Re: SK PJOK
SURYA W SIAGIAN, 18 Agustus 2013, jam 22:00:58
Menambahkan lagi, Kang Hari .....

Kalau dinyatakan upaya nangkis tanggung jawab (urusan) bersama antara Pusat dan Daerah, maka jawabannya adalah bener karena dalam ketentuan umum PMK 168 disebutkan bahwa urusan bersama adalah adalah urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan sepenuhnya Pemerintah (--politik luar negri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi dan agama--), yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Jadi yang diurus bersama oleh Pusat dan Daerah itu sangat banyak sekali, mulai dari konglomerat sampai gelandangan menjadi urusan bersama, termasuk di dalamnya urusan nangkis itu sendiri.

Sebenarnya masalah urusan bersama itu bukannya hal yang dilematik, menjadi dilematik itu karena cara pembagian tugasnya yang “dirasakan” nggak proporsional dan menyeluruh, sehingga ada ungkapan “...enaknya di loe (pusat), nggak enaknya di gue (daerah)..”. Apalagi cara pembagiannya menggunakan pendekatan kekuasaan ketimbang dialogis, sehingga daerah bisanya hanya ‘sambat’ sementara pusat terus ‘ngembat’. Permintaan sharing dana yang dikemas dalam DDUB memang untuk PNPM Perkotaan tetapi juga dari PNPM Pedesaan, tetapi banyak lagi sharing dana yang diminta Pusat walaupun tidak dilabeli DDUB, sehingga total keseluruhan sharing dana yang harus disediakan daerah yang miskin ada yang mencapai 50% lebih dari APBD yang dimilikinya. Pertanyaan besarnya adalah: Apakah urusan bersama itu harus berupa sharing dana?

Berkaitan dengan hierarki, paling tidak ada 2 (dua) jenis hierarki dalam pelaksanaan PNPM, yaitu jalur konsultan dan jalur birokrasi. Jalur konsultan alurnya dari KMP di Pusat sampai dengan Faskel di Kelurahan, baik untuk instruksi yang bergerak turun dari KMP sampai ke Faskel, maupun untuk pelaporan/pertanggungjawabn yang bergerak dari Faskel sampai KMP. Begitu juga jalur birokrasi, untuk instruksi bergerak dari Kementrian turun bertahap sampai ke Kelurahan. Sedangkan pelaporan/pertanggungjawaban bergerak bertahap ke atas dari Kelurahan sampai ke Kementrian.

Di samping itu juga ada jalur koordinasi antar pelaku. Faskel dengan Lurah, Korkot dengan Pemkab/Kota/TKPK, KMW dengan dengan Pemprov/TKPK, KMP dengan Kementrian/TNP2K.

Bicara hierarki, harus tetap memperhatikan pakem yang berlaku, unggah ungguh harus dipakai biar tidak ada pihak yang merasa dilewati (jawa: ora di uwongke). Misalnya KMP memberi perintah kepada Bupati/Walikota untuk mengadakan rapat ini itu, pihak kementrian/KMP langsung meninjau BKM tanpa pemberitahuan ke Provinsi/Kabupaten/Kota. Alur tetap harus diperhatikan.(Titik)

Ada peran dari jalur koordinasi yang sangat besar ketika bicara instruksi maupun pertanggungjawaban. Sebagai contoh ketika Provinsi mengadakan rapat PNPM Perkotaan yang melibatkan BKM, maka undangan ditujukan kepada Bupati/Walikota dan bukannya BKM. Pada saat bersamaan undangan diberikan kepada KMW untuk diteruskan (fax) jajaran dibawahnya. Korkot berkoordinasi dengan pihak Pemkab/Kota berkaitan dengan kegiatan tersebut, karena terkadang undangan tidak cepat turun ke staf yang menangani dan sekaligus memerintah SF/Faskel untuk memberitahukan kepada BKM yang diundang.

Akhirnya kata kunci untuk keberhasilan pelaksanaan PNPM Perkotaan termasuk menyelesaikan masalah SK PJOK adalah KOMUNIKASI dan KOORDINASI.

Demikian dua kilas pencerahan yang mungkin bermanfaat.
Tanggapan 10
 
Re: SK PJOK
sapto nugroho, 20 Agustus 2013, jam 9:40:01
Terima kasih kepada semua pihak yang telah menyampaikan tanggapan atas bagaimana sebaiknya memfasilitasi pembuatan SK PJOK .
Sebelum kita menarik kesimpulan dari beberapa tanggapan dalam forum ini, ada baiknya kita mendalami berdasarkan sudut pandang peraturan perundang- undangan tentang kecamatan.
Berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2008 TENTANG KECAMATAN disebutkan :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 ayat 9 :
Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB IV tentang KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
Pasal 14
1. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

2. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 15

(1) Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan
g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.


(2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

a. perizinan;
b. rekomendasi;
c. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan
i. kewenangan lain yang dilimpahkan.


(3) Pelaksanaan kewenangan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup menyelenggaraan urusan pemerintahan pada lingkup kecamatan sesuai peraturan perundang-undangan.

(4) Pelimpahan sebagian wewenang bupati/walikota kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati/Walikota berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.


Pasal 16
Tugas Camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi :
a. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
c. Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
d. Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan; dan
e. Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas kami kami langkah- langkah sebagai berikut :
1. Camat mengusulkan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa untuk diangkat sebagai PJOK pada Program PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya kepada KepalaSatker PIP Kota / Kabupaten
2. Kepala Satker PIP Kota / Kabupaten berdasarkan usulan dari Camat membuat SK dan ditembuskan kepada Bupati / Walikota serta Kepala Satker PBL Propinsi

Pertimbangan kami mengenai langkah tersebut di atas, mengingatkan kedudukan SK tersebut bersifat Operasional ( Penanggung Jawab Operasional Kegiatan ) maka tidak perlu SK dibuat oleh Bupati / Walikota cukup oleh Kepala Satker PIP.
Kesimpulan kami, dalam buku Pedoman Pelaksanaan edisi September 2012 terjadi kesalahan ketik yang seharusnya Satker PIP Kota / Kabupaten menjadi Satker PBL Propinsi. Hal prinsip yang ingin dikoreksi dalam Pelaks adalah bahwa SK PJOK Kecamatan tidak lagi dibuat oleh Bupati / Walikota sebagaimana tercantum dalam Pelaks sebelumnya.
Tanggapan 11
 
Re: SK PJOK
SURYA W SIAGIAN, 20 Agustus 2013, jam 17:19:30
SK Kepala Satker PIP Kab/Kota ATAU SK Kepala Dinas PU Kab/Kota?

Yang penting prinsip MONEY FOLLOWS FUNCTION harus jalan.
Tanggapan 12
 
Re: SK PJOK
hari prasetyo, 22 Agustus 2013, jam 7:40:35

Bertahap ya diskusinya :

1. Siapa yang mengangkat,

2. Siapa yang berhak/wajib menyediakan BOP

Nah...diskusi kita batasi yang nomer 1 dulu.

Mengacu kepada Surat Edaran Dir Perbendaharaan No. 146 Tahun 2003 Tanggal 8 Agustus 2003 (dijelaskan dan ditulis secara bebas oleh saya tanpa merubah substansinya) :

1. PJOK Kecamatan secara administratif bertindak sebagai Pemimpin Proyek (Primpro) --> istilah sekarang Satker

2. Karena bertindak sebagai Pemimpin Proyek, maka yang menandatangi SPP-BLM (Surat Perjanjian Penyaluran-BLM) adalah PJOK dan ketua BKM (catatan : istilah Ketua dalam SE tidak perlu diperdebatkan, karena nanti akan menjadi panjang : Ketua (formal)-Koordinator (istilah pemberdayaan)

Naahhh ... monggo kita diskusi dalam batasan ini .... dengan pertanyaan :

a) Pimpro P2KP ada dimana .... (Pusat atau Daerah)

b) Dalam kontek OTDA : Provinsi ---> Wakil Pemerintah Pusat dan Kab/kota ---> Otonom

Dalam kontek kewenangan memberi "perintah" : Pusat memerintahkan dan/atau memberi wewenang kepada kepada Provinsi (wakil) atau Kab/Kota (otonom). Mana yang lebih tepat ? Untuk kelancaran pelaksanaan perintah : Otonom sebaiknya diperintah oleh "Peraturan Perundang-Undangan". Kalau wakil dapat diperintah oleh struktur diatasnya.

Monggo .... dalam batasan ini dulu diskusi dilanjutkan ......baru nanti di lanjut ke No. 2




Tanggapan 13
 
Re: SK PJOK
hari prasetyo, 22 Agustus 2013, jam 8:04:34

Kaluk saya mengikuti penjelasan Mas Sapto : itu menurut saya "bagaimana enaknya" karena lebih simple, cepat dan tidak ber-tele-tele (tinjauan praktisnya dilapangan). tapi menurut saya kan "bagaimana seharusnya", karena perlu memperhatikan "hirarki kepemerintahan" (tinjauan legalitas)
Tanggapan 14
 
Re: SK PJOK
hari prasetyo, 22 Agustus 2013, jam 8:29:51

Buat karib ku Bos Surya Siagian,

Masak sih PMK 168 tersirat ada pendekatan "Pusat lebih kuat" dari Daerah ---> kemudian ada kata Daerah "sambat", Pusat " Embat" (Meski saya orang Daerah, yang sekarang menjadi imigran gelap di pusat....he...he...)


Lihat kembali PMK 168/2009 :

1. Pasal 3 ayat (3), pendanaan dimaksud .... Pasal 3 ayat (2), dilakukan setelah ada kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam NPK

Penjelasannya : pasal 3 ayat (2), urusan bersama tidak berjalan bila tidak disetujui ke-2 belah pihak (Pusat-Daerah). So ini menujukkan kesetaraan antara Pusat-Daerah

2. Pasal 6 ayat (4) Dalam hal pemberitahuan indikasi program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (4) tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah, kepala daerah dapat menolak
pelaksanaan program/kegiatan dimaksud.

Penjelasannya : Daerah memiliki kewenangan menolak urusan bersama. Konsekwensinya, urusan bersama (dalam konteks ini PNPM Perkotaan), tidak masuk ke Daerah tersebut

Contohnya : di Kota Gorontalo, tahun 2013 tidak ada PNPM Perkotaan (karena belum memenuhi PMK 168)


Gimana bang Surya, peraturan perundang-undangan sebaiknya tidak di interprestasikan melalui "perasaan" karena sangat tergantung kepada mindset perasaan orang, tetapi menurut saya harus dinterprestasikan melalui "isi tersurat dan tersirat" pasal demi pasal dan/atau ayat demi ayat" dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.


Mohon maaf bila salah Bang Surya : saya sadar "bukan orang hukum, bicara masalah hukum" .......sangat mungkin gak nyantol blas penjelasannya (saya cuman ingin belajar masalah hukum saja)




Tanggapan 15
 
Re: SK PJOK
SURYA W SIAGIAN, 22 Agustus 2013, jam 17:27:34
Kang Hari .....

Pertama tama saya ingin katakan bahwa ternyata kita berdua memang bukan orang hukum, jadi kalau kita berdua bicara hukum, maka seperti dua orang buta yang tidak pernah melihat gajah dan diberikan kesempatan untuk memegang gajah dan diminta menjelaskan bagaimana bentuk gajah tersebut. Mana yang benar? Pasti saya dan kang Hari akan bertahan pada pendiriannya. Dan itu logis. Dan itu nggak salah, karena salah satu sumber kebenaran itu adalah pengalaman yang bisa menciptakan perspektif dalam memandang kebenaran.

Mungkin kang Hari berpendapat/menilai bahwa saya menginterprestasikan undang undang melalui “perasaan” sehingga tergantung pada mind set. Mungkin benar yang kang Hari maksudkan, dan mungkin juga kurang lengkap sehingga tidak jadi benar.

Benar adanya, memahami undang undang tidak cukup hanya berdasar pada bunyi pasal demi pasal, ayat demi ayat saja (tersurat), tetapi juga yang TERSIRAT dalam pasal maupun ayat tersebut.

Lebih gampang memahami yang tersurat, tetapi bagaimana memahami yang TERSIRAT? Apakah cukup dari penjelasan saja?

Menurut saya banyak cara untuk memahami yang TERSIRAT agar pelaksanaan yang TERSURAT menjadi pada tempatnya.

Dalam memahami Qur’an, yang saya tahu harus juga dilihat asbabul nuzul-nya, memperhatikan Hadist dan bertanya pada ulama agar pemahaman menjadi utuh. (sorry, saya juga nggak punyak bakat jadi da’i, hanya pernah di level Ibtidaiyah saja, jadi kalau salah mohon dimaafkan dan dibetulkan).

Begitu juga ketika memahami PMK 168/2007, mungkin saya tidak hanya sekedar membaca TERSURAT pasal demi pasal dan ayat demi ayat saja. Banyak hal lain yang saya hampiri untuk memperkaya perspektif dalam mencari kebenaran.

Persoalan penanggulangan kemiskinan senantiasa menjadi program prioritas dari Pemerintah Pusat sampai Kabupaten/kota, termasuk di Jatim. Saking prioritasnya persoalan penanggulangan kemiskinan ini, belum menjadi kepala daerah pun (masih bakal calon/calon) sudah obral janji akan mengatasi kemiskinan. Arti semua ini adalah, persoalan penanggulangan kemiskinan ada kaitannya dengan adanya suatu pemerintahan. Menjadi tugas dan kewajiban daerah untuk mengentaskan kemiskinan di wilayahnya. Inilah asbabul nuzul dari adanya program penanggulangan kemiskinan. Penanggulangan kemiskinan menjadi cita cita, semangat, memberikan motivasi dan ide bagi pemerintah baik pusat dan daerah. Pemerintah dikatakan ada bila mampu menanggulangi kemiskinan. Ini harus menjadi kata awal dalam memahami PMK 168/2007.
Sekarang ada banyak pertanyaan saya berkaitan dengan PMK 168/2007 dikaitkan dengan penanggulangan kemiskinan, sekaligus untuk memahami yang tersurat.

Salah satunya adalah pertanyaan sederhana kenapa baru tahun 2007 PMK tersebut keluar? Pada awal PNPM masih bernama P2KP, seingat saya tidak ada kewajiban sharing dari Kab/Kota, bahkan biaya operasional ditanggung oleh Pusat. Ketika tahun 2000 saya menangani P2KP diberi BOP hanya Rp. 23 juta dan tahun 2002 hanya diberi Rp. 13 juta lebih. Bahkan FKA-BKM mendapa suntikan dana dari Pusat. Periode berikutnya, baru ada kewajiban Kab/Kota menyediakan BOP dari APBD sedangkan BLM tetap dari Pusat. Periode menjadi PNPM (2007) daerah diwajibkan menyediakan sharing BLM (DDUB) dan juga BOP sebesar 5% dari pagu yang masuk ke Kab/Kota.

Dari sejarah tersebut (pendekatan sejarah) tersebut, kadang saya bertanya sendiri, kenapa sih koq berubah? Apa ada yang salah? Koq dulu nggak ada sharing sekarang koq ada? Tapi, faktanya masih juga program Pusat yang memberikan bantuan langsung masyarakat tanpa perlu ada sharing daerah, apalagi sharing dari masyarakat sebesar sekian persen. Apakah hal ini dapat dikatakan lebih baik? Entahlah .......

Pertanyaan lain, kenapa koq diberi nama DUB atau DDUB? Kenapa tidak disebutkan saja dengan istilah DANA SHARING. Toh subtansinya sama.? Benar atau tidak, ada ketentuan keuangan yang menyebutkan bahwa dana sharing hanya ada pada program Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10% yang menjadi kewajiban daerah penerima DAK, sehingga lahirlah istilah DDUB untuk mengganti kata dana sharing.

Sekarang persoalan Pusat lebih kuat dari daerah.......
Kalau membaca secara tersurat PMK 168/2007, maka menjelang kiamat kurang 1 hari tidak akan diketemukan subtansi itu. Hal ini sudah jelas. Tetapi kalau dilihat dari pelaksanaan di lapangan, maka jelas sudah persoalan yang tersurat di PMK tersebut. Contoh Gorontalo dan Kota Surabaya yang tidak menyediakan sharing BLM, maka tidak diberi BLM oleh Pusat tanpa melihat penyebabnya. Apa cara demikian menjadi lebih baik dalam bicara penanggulangan kemiskinan?

Dalam PNPM Perdesaan (yang saya pernah dengar), bila kabupaten tidak bisa menyediakan 100% sharing dana BLM yang menjadi kewajibannya, maka besarnya dana BLM yang akan diberikan disesuaikan dengan prosentase sharing BLM yang disediakan kabupaten. Misalnya, bila Kabupaten A yang relatif kaya mampu menyediakan dana sharing untuk 20 kecamatan (masih ada 10 kecamatan lagi) di wilayahnya, maka Kabupaten tersebut akan diberi BLM untuk 20 Kecamatan, sementara di Kabupaten B yang relatif miskin hanya mampu menyediakan sharing BLM untuk 12 Kecamatan dari 20 kecamatan yang ada, maka BLM PNPM Pedesaan hanya akan diberikan untuk 12 kecamatan saja. Sedangkan sisanya 8 kecamatan, kalaupun ditawarkan kepadda Kabupaten A, pasti akan disanggupi untuk menyediakan sharing BLM. Apakah ini keadilan? Kata Rhoma Irama “....yang kaya makin kaya ..yang miskin makin miskin...)”.
Itulah kekuatan Pusat kalau kita bicara sharing BLM, dan disitulah kita dapat melihat betapa tidak berdayanya daerah.

Kang Hari.....
Jangalah melihat persoalan sharing dana BLM ini hanya dari PNPM Perkotaan saja, kalau itu yang dilakukan, seperti umpama, ada keluarga kurang mampu yang punya anak 3 orang anak yang 2 diantaranya sudah bersekolah SMP kelas 1 dan kelas 3, dan sangat membutuhkan sepeda untuk sarana transpotasi ke sekolah anaknya. Pada suatu saat ada orang menawarkan sepeda baru dengan harga 20% saja dari harga pasaran, saya yakin orang tua akan berusaha untuk mendapatkannya, karena berfikir masih sanggup menyisihkan 20% untuk membeli sepeda tanpa mengganggu dapurnya.

Tetapi, menjadi masalah ketika ada Kades/Lurah yang menawarkan sepeda dengan harga yang sama 20%, dan minta warganya unuk membeli karena ini program pemerintah. Dibeli nggak begitu butuh, nggak dibeli nggak berani karena kades yang jual. Apalagi diembel membeli program pemerintah. Terkadang demikianlah posisi Kabupaten/Kota ketika berhadapan dengan Pusat.

Data yang pernah saya dapat (ini juga pernah saya sampaikan di mimbar bebas ini), Kabupaten Probolinggo sanggup menyediakan dana sharing BLM PNPM Perkotaan, tetapi akhirnya Bappedanya geleng geleng kepala ketika jumlah seluruh dana sharing BLM/program baik dari Pusat maupun provinsi yang harus disediakanoleh APBD mendekati 50% dari belanja ex pembangunannya. Kabupaten Ponorogo pernah sambat ketika jumlah total mencapai 45% dari belanja ex pembangunan, dan yang lebih menjengkelkan staff Kabupaten Sumenep ngomel “..ini Pemerintah bagaimana? Kita disuruh membuat RPJMD, tetapi biaya untuk merealisasikan program program RPJMD hampir habis terserap untuk dana sharing program pemerintah..”. Pernahkan kang Hari mendengar sambatan daerah yang demikian? Pernahkan ada yang bertanya ke Pusat? Atau yang sederhana saja, berapa banyak program di kementrian PU Cipta Karya yang menuntut adanya dana sharing dari daerah? Ahhhh.... mungkin saya salah karena saya terlalu menggunakan perasaan.....

Akhirnya sebuah usulan, sebaiknya pemberian BLM tidak dikaitkan dengan kesanggupan daerah dalam penyediaan dana sharing BLM, tetapi lebih akan objekif dengan melihat beban kemiskinan yang ada di daerah, khususnya di daerah miskin. Karena sila kelima berbunyi Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dan bukannya keadilan bagi daerah yang mampu menyediakan dana sharing.

Penutup, pertanyaan saya belum dijawab, apakah harus sharing dana ketika bicara urusan bersama? Monggo dijawab, terserah mau pakai tersurat atau tersirat? Mau pakai perasaan terserah .. nggak mau juga nggak pa pa.

Kang Hari .....
Salah satu tempat dimana saja belajar persoalan kemasyarakatan atau pemberdayaan .... salah satunya di Mimbar Bebas ini. Saya senantiasa berterima kasih ketika ada hal baru yang saya dapat.

Terima Kasih.
Tanggapan 16
 
Re: SK PJOK
nanang suroso, 25 Agustus 2013, jam 0:43:10
assalamualiaikum

mohon ijin ikut nimbrung...

ngobrol tentang pedoman 2012.....koq kami di bogor belum terima material printingnya ya.....? jadi diposko kami yang ada pedoman 2010. memang ada diweb filenya...sudah di dapet... tapi kami belum sebarkan karena biasanya ada perubahan jika belum dikirim printingnya oleh pusat/propinsi. jadi................ya kita pake pedoman 2010..... tapi infonya wilayah 2 sudah dapet lama...koq wilayah 1 belum ya....mhn informasi p.hari (ngapunten).

sedikit usul mengenai sk pjok...ini pada tataran teknis praktis yang kita alami ;
1. lebih baik sk pjok berupa surat perintah walikota yang diusulkan oleh Kadis pu sebagai atasan satker kota ditingkat kota/kabupaten. sehingga pelaporan kewalikota dilakukan 1 pintu dari kadis pu. karena bop pjok melekat pada bop yang dipegang satker dibawah kendali kadis pu sebagai kuasa pengguna anggaran apbd.
2. jika sk pjok oleh walikota maka pjok wajib memberi laporan langsung ke walikota......pjok itu siapa sih secara struktural ....kan tidak ada ? itu hanya mekanisme program...(faham saya)
3. jika diusulkan oleh kadis pu maka koordinasinya akan sangat mudah.....satker dan pjok dibawah kendali kadis pu....jadi mudah duduk 1 meja.
4. saat ini sk satker oleh pusat dengan atasan langsung di kota kepala kadis pu......pjok sk walikota bertanggungjawab langsung ke walikota.....nah ketemunya dimana...? secara struktural program.....agak ruwet...kalo dibawah kendali kadis pu.....lebih gampang....(1 atap)

mohon maaf jika banyak salahnya....
semata-mata karena kurang fahamnya saya.

matursuwun

senangnya...senangnya...senangnya...
Tanggapan 17
 
Re: SK PJOK
Husnul yaqin, 30 Agustus 2013, jam 17:43:12
Pertama : Sangat menarik diskusi tentang pengangkatan PJOK. Pengalaman di lapang PJOK adalah perangkat kecamatan apakah itu kasi pembangunan atau kasi lain yang nota bene adalah bawahan Camat, sudah selayaknya yang mengusulkan PJOK adalah Camat.

Kedua : Diusulkan kemana. Secara hirarkis camat diangkat bupati/walikota. Maka usulan PJOK oleh camat diusulkan ke Bupati/walikota untuk di mendapatkan SK Bupati/walikota.

Ketiga : Konsekuensi dari SK adalah kewajiban PJOK melaporkan Pelaksanaan ke Bupati/Walikota. selain kewajiban PJOK mendapatkan hak tunjangan operasional dan honor.

Kempat : Dari Dinas mana PJOK mendapatkan BOP dan Honor. Ada 2 kemungkinan. Satu melalui Bappeda kota/kabupaten atau; Dua melalui Dinas PU yang melekat di Biaya Oerasional Satker PIP kota/kabupaten.

Kelima : Oleh karena itu PJOK menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PNPM MP ke bupati/walikota melalui Satker PIP kota/Kabupaten.

Terima kasih
Tanggapan 18
 
Re: SK PJOK
Rudi Rosyidi, 2 Oktober 2013, jam 0:02:26
pengalaman saya pribadi selama kurang lebih 5 tahun menjadi korkot di dumai, terkait dengan SK PJOK tidaklah menjadi kendala yang berarti. Kami pernah sekali memfasilitasi pengangkatan SK PJOK melalui SK Kepala Dinas PU,,yang nota bene adalah atasan dari kepala Satker PIP. mengingat BOP PJOK berada di Satker PIP. yang leading sectornya berada di Dinas PU. Dan dari segi koordinasi dan fasilitasi program tidak terjadi kendala yang berarti. Ini hanya berlangsung selama periode 2008-2009. kemudian periode tahun 2010 s/d saat ini pengangkatan PJOK tidak lagi dibawah Dinas PU melainkan langsung diangkat melalui SK Walikota. Tahapan fasilitasinya adalah satker PIP berkirim surat kepada para camat agar segera mengusulkan nama2 PJOK untuk selanjutnya di usulkan di bagian Hukum Setdako untuk mendaptkan SK dari Walikota. Adapun penganggaran BOP nya tetap berada di Satker PIP. Mengapa demikian?mengingat seperti yang disampaikan pak Boyke bahwa salah satu tugas PJOK adalah :
Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya danmenyerahkannya kepada alikota/Bupati paling lambat satu bulan setelah masatugasnya sebagai PJOK berakhir.
Nach, dari sini sudah jelas dan gamblang, bahwa PJOK itu punya garis pelaporan langsung ke walikota, sehingga tidaklah dipersoalkan kalau SK PJOK itu dikeluarkan oleh WALIKOTA. sdangkan kepala satker PIP sja SK nya dari Menteri PU..maka tidak menjadi soal jika PJOK diangkat dan diberhentikan oleh walikota atas usulan dari Satker PIP.Sebenrnya prinsip utama disini bukanlah soal siapa yang mengeluarkan SK tetapi yang terpenting adalah: bagaimana peran dan fungsi PJOK bisa berjalan efektif sebagai pihak pengendali program di level Camat. serta mampu untuk berkoordinasi dengan seluruh stakholder terkait,apakahSatker, Camat,Lurah, korkot, BKm dan faskel. Kesimpulan nya ini hanya soal administrasi sja serahkan kepada kearifan lokal. Terima kasih mohon pencerahan nya juga Wassalammanis kan?...


Kembali ke atas | Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
Jl. Penjernihan I No 19 F1 Lantai II,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 7812, akses halaman: 7988,
pengunjung online: 23536, waktu akses: 0,016 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank