Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Forum
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeForumMONEVPPM: Formalitas atau Kinerja
PPM: Formalitas atau Kinerja 
ahin solihin, 22 Agustus 2013, jam 17:41:37
Kita sepakat bahwa PPM merupakan alat kontrol baik secara program/proyek atau dalam kontek pemberdayaan bahwa kontrol sosial masyarakat semakin baik dan peduli. yang jadi pertanyaan adalah apakah semakin banyaknya pengaduan, berarti "banyaknya penyimpangan" yang masuk ke dalam aplikasi PPM dapat dikatakan semakin baik kinerja programnya? yang dikhawatirkan adalah ketika kmw berlomba2 memasukan entry ppm sebanyak mungkin, padahal banyak pengaduan diantaranya"kurang bermutu" /atau belum layak. Kalau begitu jangan2 ppm hanyalah sebuah formalitas?! walohualamcapek!...capek!...

[Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tanggapan 1
 
Re: PPM: Formalitas atau Kinerja
SURYA W SIAGIAN, 22 Agustus 2013, jam 18:05:08
jangan jangan ......
jangan jangan naniti .....
jangan jangan nggak .....
jangan jangan ..... jangan jangan.....

Kenapa sih kita berfikir ...... jangan jangan
Kenapa tidak berfikir ...... mudah mudahan

Biarlah berjalan dulu .... baru nanti dievaluasi.
Siapa tahu ketika proses evaluasi tersebut kita dapat ide baru.
Mudah mudahan.
Tanggapan 2
 
Re: PPM: Formalitas atau Kinerja
wiri harrtini, 23 Agustus 2013, jam 7:41:46
ha....ha....ha..ha..ha..ha.... ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha.... Implementasi PNPM dengan PEDUM sudah menyimpang... banyak kebohongan dan dusta..... hanya formalitas untuk menghamburkan uang..... konsep pemberdayan sejatinya sudah musnah ditelah konsep PROYEK
Tanggapan 3
 
Re: PPM: Formalitas atau Kinerja
Deni Senjaya, 23 Agustus 2013, jam 9:39:35

Setuju Kang, bahwa PPM itu merupakan sebagai alat kontrol dalam pelaksanaan program dan tidak hanya untuk kebutuhan pelaku konsultan di daerah maupun pusat tetapi menjadi bagian dari kontrol sosial masyarakat di dalam pengawasan program. Oleh karena itu lah, kita berusaha supaya jajaran pengawal instrument dan Unit pengelolaan pengaduan di masing-masing level dalam penanganannya harus merupakan orang yang paham dengan substansi program selain Tools/ instrumentnya itu sendiri. Jangan diserahkan hanya kepada operator/ asmandat saja dan jangan pula hanya mereka yg tahu saja tetapi diharapkan semua pihak tahu setiap pengaduan dan persoalan yang disampaikan/ dihadapi serta dibahas permasalahannya bersama-sama, baik jajaran KMW, Satker PBL Propinsi, TKPKD, forum KBP dan forum BKM.

Selain itu pula, bahwa persoalan PPM itu masih dianggap berkaitan dengan kinerja pelaku di lapangan sehingga ada kecenderungan semakin banyak permasalahan atau penyimpangan berarti pelaku pengawal program tersebut berkinerja buruk. Padahal tidak seperti itu, semakin transparan dan semakin terkontrol program ini oleh semua pihak berarti itu semakin baik. Justru di situ kita bisa tahu, kekurangan dan kelemahan yang terjadi karena adanya persoalan tersebut. PPM ini harus menjadi bagian dari alat evaluasi juga.Bukan evaluasi kinerja orang yang bekerja mendampinginya tetapi evaluasi terhadap apa yang belum sempurna dari program tersebut.
Disisi lain, orang lain akan belajar banyak dari data PPM yang direkam tersebut sebagai bagian dari pembelajaran di wilayah mereka masing-masing dan bagaimana penyelesaian permasalahannya.

Oleh karena itu, benar bila isi dari pengaduan di dalam SIM PPM tersebut banyak yang tidak layak. Boro-boro untuk menjadi pembelajaran bagi orang lain. Tetapi, sepertinya hanya untuk menggugurkan kewajiban pengiriman data saja.
Ayoo, kita perbaiki di semua lini bahwa isi dari pengaduan di dalam SIM PPM tersebut itu harus berkualitas dan layak untuk menjadi pembelajaran kita bersama dan menjadi evaluasi untuk PNPM Mandiri Perkotaan kita ini menjadi lebih baik lagi.

Di samping itu, bahwa proses transformasi penguatan kontrol sosial masyarakat harus melembaga dan menjadi kewajiban kita semua untuk melembagakannya karena kita sadar bahwa selama ini perangkat yang kita berikan itu semua beserta dengan ilmu-ilmunya belum menjadi kebutuhan masyarakat atau bagian di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu, proses pemberdayaan yang kita lakukan harus berupaya melakukan perubahan perilaku dan sikap masyarakat ke arah yang lebih positif terutama dalam belajar jujur dan benar di dalam melaksanakan setiap yang diamanahkan.

terima kasih Kang Ahin.
senangnya...:
Tanggapan 4
 
Re: PPM: Formalitas atau Kinerja
SURYA W SIAGIAN, 23 Agustus 2013, jam 13:08:27
Kang Deni ....

Itu artinya Kang Deni setuju PPM dihabisi (dibubarkan) atau diperbaiki????
Tanggapan 5
 
Re: PPM: Formalitas atau Kinerja
Deni Senjaya, 23 Agustus 2013, jam 14:10:37
Bang Surya,

Saya setuju untuk diperbaiki semuanya....Bang.
Tanggapan 6
 
Re: PPM: Formalitas atau Kinerja
ja'far shodiq, 26 Agustus 2013, jam 12:56:07
Maaf pak ahin, kalo saya melihat PPM dengan segala maksud yang dimiliki dan kelebihan keurangannya al:
1. PPM lebih pada gambaran atau citra proses dinamika, gejolak, fenomena atau trend persoalan atau perkembangan dari proses pendampingan yang dilakukan serta sikap dan perilaku setiap stakeholder di masing-masing lokasi,
2. PPM sepertinya berharap akan tumbuh kembangannya kearifan-kearifan lokal dalam penanganan masalah dan bisa menjadi "pembelajaran atau refleksi" bagi yang lain.
3. Sehingga jelas bahwa PPM ingin menjadikan dirinya sebagai jembatan (bridging), Filter, antisipasi dini atau early warning system agar setiap dinamika permasalahan tidak selalu mengarah pada jalur formal Hukum.
4. auto kritiknya PPM belum dapat menjadi spirit yang kuat khususnya bagi Tim Konsultan sebagai media satu kesatuan pembelajaran atau refleksi, tetapi masih melihat PPM sebagai penambah beban masalah..

Itulah kemudian kenapa PPM cakupannya cukup luas, tidak hanya pada hal yang bersifat penyimpangan sebagaimana maksud pak ahin tetapi juga hal yang sebenarnya bukan sebuah permasalahan sehingga hal berbau bertele-tele atau kurang bermutu itu muncul di PPM, hal tersebut menurut saya wajar saja, namun seiring dengan perkembangannya tentunya ada hal yang mungkin harus menjadi kritik bersama, tidak bermutunya pengaduan mungkin oleh karena petugas entrinya yang hanya terima dan asal tulis atau penerima pengadu yang hanya asal melaporkan atau mungkin kitanya dari tim konsultan yang kurang dalam hal diseminasi pengelolaan pengaduan sehingga bisa lebih bermutu..

Jadi saya sepakat terus ada upaya perbaikan dan pembenahan, bukan pada sistem yang sudah ada tetapi lebih mengoptimalkan sistem yang sudah ada, bagaimana kemudian PPM tidak lagi hanya dijadikan sebagai "keranjang sampah" persoalan atau hanya sebatas pemenuhan tuntutan tetapi lebih dari itu sebagai wadah kahasanah dan kekhasan Masyarakat dalam penanganan masalah serta untuk dapat menjadi feed back dan bahan evaluasi bersama khususnya oleh internal konsulatan masing-masing wilayah, serta dapat menjawab dinamika isu-isu yang berkembang (setidaknya evaluasi bulanan)

Semoga setiap permasalahan dapat dientri ke dalam PPM agar dapat terkendali, bukan untuk ditutupi dengan rapi dan bisa menjadi bom waktu dan menjadi liar tank terkendali... salam senangnya...
Tanggapan 7
 
Re: PPM: Formalitas atau Kinerja
SURYA W SIAGIAN, 28 Agustus 2013, jam 17:13:33
Bang Ahin, Bang Deni dan Ja’far

Aku bisa mengerti tentang kondisi PPM, sehingga hasilnyapun aku bisa maklumi. Memang itulah kondisi yang ada.

Lalu kita berkeinginan untuk adanya perbaikan. Akupun setuju dan setuju sekali.

Hanya aku berfikir dan berharap, kalaulah kita menginginkan perubahan jangan pernah ada rasa pesimisme yang ditandai dengan ungkapan “jangan-jangan”, karena itu akan menghentikan kemauan kita untuk memberikan pemikiran dan akan memperdalam pesimisme yang ada pada kita serta akan senang memberikan saran sumbang ketika kita diajak diskusi.

Akan lebih elok kalau kita senantiasa optimisme terhadap perubahan yang ditandai dengan ungkapan “mudah mudah...”, karena akan mendorong kemauan berfikir kita untuk memberikan sumbang saran terhadap perbaikan yang akan dilakukan.

Sumbang saran aku sampaikan seandainya perubahan dilakukan, antara lain.
1. Terinspirasi pelaksanaan pilgub Jatim, bagaimana kalau PPM dibentuk menjadi lembaga yang independen seperti halnya ada Bawaslu, sehingga ada pemisahan yang tegas antara pelaksana dengan pengawasan.
2. Harus ada koordinasi dengan Pemda setempat dalam penyelesaian masalah. Jangan sampai masalah sudah sampa di pengadilan, baru pemda diberitahu.

Itu dulu yang dapat aku sampaikan. Mudah mudahan bermanfaat.


Kembali ke atas | Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
Jl. Penjernihan I No 19 F1 Lantai II,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 1575, akses halaman: 1658,
pengunjung online: 5783, waktu akses: 0,029 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank