Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Forum
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeForumS I MDilarang Berpolitik Praktis
Dilarang Berpolitik Praktis 
hamka karepesina, 13 September 2013, jam 12:24:49
Menindak lanjuti surat edaran Menkokesra nomor : B.1257/KMK/D.VII/VII/2010 kami menganggap bahwa surat ini tidak memiliki kekuatan yuridis yang kuat untuk mengikat semua pihak terutama pengambil kebijakan di level konsultan dalam hal ini Team leader, Korkot untuk mengambil keputusan terkait pemberhentian Pelaku yang terlibat didalam politik praktis (mencalonkan diri tuk pemilu legeslatif ) . Hal ini bagi kami di Maluku utara menimbulkan dua hal :
1. Beberapa teman Yang sudah lolos DCT terkesan digantung nasibnya " antara kepastian masih lanjut atau berhenti " dan imbasnya adalah capaian progres yang mengalami kendala.
2.Dengan kondisi saat ini "tmn2 yang sudah lolos DCT dan sampai hari ini masih tetap bekerja kemudian menimbulkan sebuah ketidak adilan bagi teman2 lain yang punya keinginan yang sama tuk nyaleg namun takut terhadap surat edaran dimaksud akhirnya tdk jadi nyaleg bahkan mengundurkan diri dari pencalonannya.
3. Dalam situasi saat ini apakah mengharuskan inisiasi sendiri dari pelaku (TA,Faskel,SF) yang sementara nyaleg harus membuat surat pengunduran diri, pertanyaannya adalah apabila mereka tidak mau membuat surat pengunduran siapa yang berkompeten menyikapi ini ??? Dan bagaimana menyelesaikannya ???
4. Perlunya dilakukan desminasi Ulang terkait aturan ini bagi seluruh Team Leader,TA,Korkot sehingga semua punya satu pemahaman sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda.

DEMIKIAN

[Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tanggapan 1
 
Re: Dilarang Berpolitik Praktis
Danli Timisela, 13 September 2013, jam 22:51:48
Pak Hamka..

"Hal" dari surat itu adalah Larangan. Kalau suatu larangan dilanggar artinya Pelanggaran. Seluruh paragraf dalam surat tsb mencerminkan ini termasuk Larangan kategori Keras. senangnya...

Mengenai prosedurnya, saya kira jelas di point 4.

Salam...
Tanggapan 2
 
Re: Dilarang Berpolitik Praktis
radinson saragih, 14 September 2013, jam 7:50:28
DIMANA PUN KITA BEKERJA PUNYA PERATURAN ,SELAGI KITA MASIH BEKERJA DAN INGIN DI PNPM YA IKUTI PERATURANYA ,KALAU TIDAK SUKA PERATURANYA YA KELUAR SAJA SEBELUM DI KELUARKAN.

HURUHARA INI BISA TERJADI KARENA YANG DI BERI TANGGUNG JAWAB TIDAK BERTANGGUNG JAWAB.
Tanggapan 3
 
Re: Dilarang Berpolitik Praktis
Moh. Gazali, 14 September 2013, jam 15:16:57
Siiip .....
Sangat jelasha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...ha..ha..ha...
Tanggapan 4
 
Re: Dilarang Berpolitik Praktis
yus rizal, 14 September 2013, jam 20:53:46
Buat Teman sekaligus Adindaku Hamka..
Kalau secara surat kiranya sudah jelas..to..Dik..tapi soal implementasinya dilapangan yang mungkin ngambang alias TEBANG PILIH.....butuh ketegasan dari semuanya terkait hal ini.Agar tidak ada yang merasa dirugikan dan diuntungkan...itulah dunia kita....itulah program kita dan inilah negara kita. Hukum dan aturan terkadang memang masih TAJAM KE BAWAH ...dan TUMPUL KE ATAS...
Sekarang tergantung pada diri kita masing-masing..pilih kategori yang mana....Tapi yang jelas suaramu melalui media ini telah mengingatkan semuanya....JANGAN TEBANG PILIH......ATURAN YA ATURAN.....
Bravo Adindaku HAMKA
Tanggapan 5
 
Re: Dilarang Berpolitik Praktis
nur aini, 16 September 2013, jam 11:36:32
Salah satu poin dari edaran yang dimaksud jelas mengatakan PNPM terbebas dari kepentingan Politik
Harusnya "Pelaku pengelola" netral dari kepentingan politik,agar program tetap bermanfaat dan netral di masyarakat sehingga tidak menimbulkan konflik.
Yang melanggar aturan ini sudah jelas2 tidak komit dengan kepentingan masyarakat.... belum jadi wakil rakyat aja sudah coba2 melanggar aturan... apalagi kalau nantinya jadi wakil rakyat.....
Ganyang.....ganyang....geerrrh!...geerrrh!...geerrrh!...geerrrh!...geerrrh!...geerrrh!...

Bravo bang hamka.... Tetap semangat y....
Tanggapan 6
 
Re: Dilarang Berpolitik Praktis
Achmad Zaini, 19 September 2013, jam 14:10:20
He..he.. inilah ciri pelaku PNPM Perkotaan "sukanya memperumitisasi masalah yang sederhana". Saya sedih ada kabar OSP/KMW yang memaksa caleg dari kawan Faskel sampe TA-TL untuk mengundurkan diri, trus kewenangan mereka ada dimana? Itu kan urusan antara yang dikontrak dengan Satker-Proyek-Manajemen, nurut saya tunggu saja sikap mereka.
Tanggapan 7
 
Re: Dilarang Berpolitik Praktis
farid zuhri, 19 September 2013, jam 14:14:13
saya pikir... ehmm saya pikir-pikir... ha..ha..ha...


Kembali ke atas | Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
Jl. Penjernihan I No 19 F1 Lantai II,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 15364, akses halaman: 17278,
pengunjung online: 15291, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank