Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Forum
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeForumEvaluasi Pelaku/HRMPNPM2014 Tambah Pengangguran
PNPM2014 Tambah Pengangguran 
Erwin Effendy, 17 Januari 2014, jam 6:10:02
Dua hari kemarin OSP dikejutkan oleh kedatangan surat dari Direktur PBL DJCK KemenPU dengan no KU.0108.cb/2269 tanggal 23 Desember 2013 perihal: "Perpanjangan Kontrak Fasilitator/Asisten/Koordinator Kota Pelaksana Program PNPM Mandiri Perkotaan TA 2014" dengan surat pengantar dari KMP no. 07/NMC/PNPM-Perkotaan/I/2014 tanggal 15 Januari 2014 perihal : "Surat Direktur PBL Tentang Perpanjangan Kontrak Fasilitator/Asisten/Koordinator Kota Pelaksana Program PNPM Mandiri Perkotaan TA 2014"

Yang mengejutkan adalah di propinsi Jawa Tengah terjadi pengurangan personil Asisten Korkot yang SIGNIFIKAN. Askot MK berkurang 6 orang dari 35 (existing) menjadi 29. Asmandat berkurang 5 dari 39 (existing) menjadi 34 orang dan yang lebih parah adalah Askot Infrastruktur berkurang 9 dari 38 (existing) menjadi 29 orang.

Pada surat direktur PBL tersebut dilampirkan aturan perhitungan kebutuhan personil Asistekn Korkot sebagai berikut (kami beri abjad untuk memudahkan):

A. Korkot akan didampingi oleh 4 Asisten Korkot (Sosial/CD, Ekonomi, Teknik, Manajemen Data)

B. Untuk Lokasi Kabupaten/Kota di Pulau Jawa dan Bali,

B.1. Setiap kelipatan 100 terhadap jumlah lokasi dampingan, maka ditambahkan 4 orang (Asisten Korkot CD/Sosial, Asisten Korkot Ekonomi, Asisten Korkot Teknik dan Asisten Korkot Manajemen Data.

B.2. Apabila jumlah dampingan antara 70 sampai dengan 99, maka ditambahkan 2 orang yaitu Asisten Korkot Sosial/CD dan Asisten Korkot Manajemen Data.

Yang akan kami katakan ke KMP (dalam hal ini HRD tentu saja karena yang menyusun komposisi kebutuhan personil, maaf jika salah) adalah ada yang SALAH dalam perhitungan jumlah dampingan di tiap Korkot yaitu (walau tidak tersurat dalam aturan, berdasarkan hasil simulasi):

Perhitungan jumlah dampingan di tiap Korkot berdasarkan point B dalam penetapan jumlah Askot (setelah disimulasikan dengan kuota yang ada) TIDAK MENGIKUTSERTAKAN jumlah lokasi kab/kota satelit (yang berada di bawah Askot CD Mandiri).

Contoh: Korkot Kab. Boyolali beserta Asistennya WAJIB memfasilitasi Kota Salatiga (ini resmi karena tertera dalam SPK Korkot maupun Asisten Korkot). Penetapan jumlah Askot HANYA berdasarkan jumlah dampingan di Kab. Boyolali (61 kelurahan) sehingga tidak memenuhi kriteria B.2. untuk penambahan 2 Askot lagi (Askot Sosial/CD dan Asmandat). Padahal jika ditambahkan dengan jumlah dampingan Kota Salatiga (22 kelurahan) maka menjadi 83 kelurahan sehingga CUKUP SYARAT untuk penambahan 2 orang asisten tersebut.

Jika perhitungan jumlah dampingan mengikutsertakan jumlah dampingan lokasi satelit, maka jumlah kuota Asmandat 2014 (concern kami sebagai TA SIM) di propinsi Jawa Tengah menjadi 37 orang (naik 3 dari kuota surat Dir PBL dan hanya turun 2 dari existing).

Ada konsekuensi dari perhitungan jumlah lokasi dampingan ala KMP tersebut yaitu:

1. Jika kab/kota statelit tidak dihitung maka akan jadi PRESEDENS BURUK kedepan yaitu Askot atau bahkan Korkot TIDAK MERASA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan di kab/kota satelit (baik sisi Infra, MK dan SIM).

2. Ada KETIDAKADILAN beban pekerjaan dibandingkan Asisten Korkot yang tidak mempunyai kota satelit. Misalnya Korkot Kab. Pemalang tidak mempunyai kab/kota satelit mendampingi 79 kelurahan dan cukup syarat untuk penambahan 1 Asmandat lagi menjadi 2 orang. Ayo dibandingkan dengan 1 Asmandat Korkot Boyolali yang mendampingi 83 kelurahan pada 2 kabupaten/kota, mana yang LEBIH BERAT? 2 Asmandat Pemalang kah (73 kelurahan) atau 1 Asmandat Boyolali-Salatiga (83 kelurahan)?

Mungkin nanti ada jawaban bahwa kuota yang ada di surat Dir PBL adalah kuota propinsi. Silakan untuk mengaturnya di tingkat Korkot. Oke jika 1 kuota Asmandat Pemalang dipindahkan ke Boyolali maka (1) TIDAK TAAT dengan aturan B.2. yang telah ditetapkan (menimbulkan protes) (2) memunculkan KETIDAKADILAN baru dibandingkan dengan Korkot lain yang juga tidak mempunyai lokasi satelit namun jumlah dampingannya sedikit (misalnya Korkot Kab. Batang tidak punya kota satelit namun hanya mendampingi 39 kelurahan).

Di sini kami tidak akan mempertanyakan aturan yang telah ditetapkan NAMUN hanya memohon agar jumlah dampingan kab/kota satelit diperhitungkan dalam implementasi aturan tersebut (tidak tersurat).

Ada hal lain yang menggelitik kami:

Mengapa surat Dir PBL tertanggal 23 Desember 2013 baru disebarkan oleh KMP dengan surat tertanggal 15 Januari 2014? Teman-teman Asisten saat ini sudah bekerja kira-kira 1/2 bulan (sampai saat ini masih di lapangan karena resminya akan diumumkan setelah ada penetapan dari Satker PBL Propinsi). Jika BENAR nanti ada pengurangan, maka bagaimana nasib gaji mereka pada bulan Januari 2014 bagi mereka yang tidak diperpanjang kontraknya?

Kami tidak mau menulis tentang hal ini sebenarnya karena akan menimbulkan kegelisahan di tingkat Asisten (sebelum ada penetapan Satker PBL Propinsi). Namun harapan akan ada perubahan ke depan LEBIH MENGGELORA dibandingkan mengkhawatirkan kegelisahan asisten. Lebih baik gelisah sekarang namun ada SECERCAH harapan perubahan dibandingkan kecewa nanti setelah diputus mata pencahariannya karena menjadi pengangguran.

Maaf jika tidak berkenan.

[Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tanggapan 1
 
Re: PNPM2014 Tambah Pengangguran
zain mixalmina, 18 Januari 2014, jam 11:49:52
hemmm...mana neh tanggapannya? kog ga respek yah. semoga yang membuat aturan faham dg apa yang dilakukan.awas ya...
Tanggapan 2
 
Re: PNPM2014 Tambah Pengangguran
Yuli Muryanto, 18 Januari 2014, jam 18:19:38
Assala mu'alaikum Wr Wb

Yang tidak habis pikir, kenapa kebijakan itu baru diekspose sekarang ini, padahal kalau kita lihat tulisannya Mas Erwin yang jelas dan lugas menyebut Surat Dir PBL tertanggal 23 Desember 2013. Apakah memang ada masalah yang urgen di tingkat "pusat" sehingga membutuhkan waktu hingga tanggal 15 Januari 2014 baru "diluncurkan" ??? Mengingat kebijakan tsb, kalau kita kihat substansinya menyangkut hajat hidup, sekalipun disadari bahwa segala risiko sudah pasti akan terjadi manakala kita sebagai "pekerja pemberdaya" yang Haiyer berdasarkan termiansi kontraktual
Mohon Maaf dan terima kasih

Wa'alaikum Salam
Barokallah ....
Tanggapan 3
 
Re: PNPM2014 Tambah Pengangguran
Lare Alit, 20 Januari 2014, jam 11:42:31
Woles wae lah

pasrah karo sing gawe urip

woow!...woow!...woow!...woow!...woow!...woow!...woow!...woow!...woow!...woow!...woow!...woow!...


Kembali ke atas | Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
Jl. Penjernihan I No 19 F1 Lantai II,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 1591, akses halaman: 2352,
pengunjung online: 6621, waktu akses: 0,029 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank