Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Forum
,
Selamat datang di website KOTAKU.
Materai 
azwar annas, 12 Februari 2014, jam 20:47:40
Apakah bukti kas keluar (UPK/LKM) ke KSM di atas satu juta wajib menggunakan materai? dan bagaimana jika KSM membayar angsuran ke UPK apakah harus menggunakan materai jika diatas satu juta?

[Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tanggapan 1
 
Re: Materai
agus hariyanto, 27 Februari 2014, jam 15:59:14
Materai ……… mengapa dirimu muncul di program ini dan sebenarnya siapa dan untuk apa ………. Dirimu …….. ?

Usul ….. ah ….. begini mas Azwar dan temen-temen MK …… menurut saya Materai diperlukan untuk 2 kepentingan (1) sebagai bagian dari pengenaan pajak dan (2) sebagai bukti pendukung…… jika terjadi masalah hukum.

Terkait dengan kedua hal tersebut, menurut saya :
(1) Materai sebagai bagian dari perpajakan : …… program kita adalah program pemberdayaan masyarakat miskin … masyarakat miskin, berhak untuk mendapat bantuan / zakat, sehingga tidak selayaknya apabila dana untuk masyarakat miskin dikenakan pajak (materai)
(2) Materai sebagai bukti pendukung, jika terjadi permasalahan hukum : ….. terkait dengan hal ini, maka pembebanan materai dikaitkan dengan ada / tidaknya kemungkinan permasalahan hukum di kemudian hari, artinya apabila kita yakini bahwa penyerahan dana tersebut memungkinkan terjadinya permasalahan hukum, alangkah lebih baiknya kalau materai dikenakan pada saat penyerahan dana.

Permasalahannya adalah bagaimana kita bisa menentukan ….. apakah penyerahan dana memungkinkan terjadinya permasalahan hukum di kemudian hari …. Biasanya dilihat (a) kepada siapa kita menyerahkan dana tersebut, (b) bagaimana karakter dari yang bersangkutan dan (c) apa yang kita peroleh dari penyerahan dana tersebut.

Kembali ke pertanyaan yang diajukan oleh mas Azwar :

1. Apakah bukti kas keluar (UPK/LKM) ke KSM di atas satu juta wajib menggunakan materai? Menurut hemat saya : Wajib menggunakan Materai, sebab berdasarkan pengalaman lapang, sering terjadi permasalahan tidak tertagihnya piutang/pinjaman KSM, hanya saja materai ditempelkan pada penyerahan dana ke KSM (tidak setiap anggota dikenakan materai); kemudian di salah satu pasal SPK disebutkan bahwa permasalahan yang timbul dari kegiatan pinjaman bergulir ini menjadi tanggungjawab seluruh anggota KSM …. Atau sejenisnya.

2. Bagaimana jika KSM membayar angsuran ke UPK apakah harus mengunakan materai jika diatas satu juta?
Menurut hemat saya : Tidak perlu dibebani Materai, sepanjang manajemen UPK dapat dikontrol dan dikendalikan dengan baik oleh BKM dan Pengawas UPK. Sebab permasalahan yang mungkin muncul dari penyerahan angsuran dari KSM ke UPK adalah jika UPK tidak mengakui penerimaan dana tersebut.
Yah ….. itu semua sekedar usulan ….. atau pemikiran kami …… bagaiamana komentar temen-temen MK yang lain

Salam EmKa … Semoga Sukses selalu, amin
ha..ha..ha...ha..ha..ha...senangnya...
Tanggapan 2
 
Re: Materai
Ihsan Hakim, 28 Februari 2014, jam 9:27:38
Sekedar sharing ya....
Sumber dokumen - http://www.tarif.depkeu.go.id/Bidang/?bid=pajak&cat=meterai

OBJEK BEA METERAI

PENGERTIAN BEA METERAI
Bea Meterai merupakan pajak yang dikenakan terhadap dokumen yang menurut Undang-undang Bea Meterai menjadi objek Bea Meterai. Atas setiap dokumen yang menjadi objek Bea Meterai harus sudah dibubuhi benda meterai atau pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan cara lain sebelum dokumen itu digunakan.

DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.03/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2005 Tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Dan Desain Meterai Tempel Tahun 2005
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 133b/KMK.04/2000 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Cara Lain.
5. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122b/PJ./2000 tentang Tatacara Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan.
6. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122c/PJ./2000 tentang Tatacara Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan Tanda Bea Meterai dengan Teknologi Percetakan.
7. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-122d/PJ./2000 tentang Tatacara Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan Tanda Bea Meterai dengan Sistem Komputerisasi.
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 476/KMK.03/2002 tentang Pelunasan Bea Meterai dengan Cara Pemeteraian Kemudian.
9. Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-02/PJ./2003 tentang Tatacara Pemeteraian Kemudian.
10. Surat Edaran Nomor 29/PJ.5/2000 tentang Dokumen Perbankan yang dikenakan Bea Meterai.

ISTILAH-ISTILAH

- Dokumen adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

- Benda Meterai adalah Meterai tempel dan Kertas Meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

- Tanda tangan adalah tanda tangan sebagaimana lazimnya dipergunakan, termasuk pula paraf, teraan atau cap tanda tangan atau cap paraf, teraan cap nama atau tanda lainnya sebagai pengganti tanda tangan.

- Pemeteraian kemudian adalah suatu cara pelunasan Bea Meterai yang dilakukan oleh Pejabat Pos atas permintaan pemegang dokumen yang Bea Meterainya belum dilunasi sebagaimana mestinya.

- Pejabat pos adalah pejabat PT Pos dan Giro yang diserahi tugas melayani permintaan pemeteraian kemudian.

OBJEK BEA METERAI

Pada prinsipnya dokumen yang harus dikenakan meterai adalah dokumen menyatakan nilai nominal sampai jumlah tertentu, dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan, antara lain :

a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

b. Akta-akta notaris termasuk salinannya.

c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.

d. Surat yang memuat jumlah uang yaitu:
- yang menyebutkan penerimaan uang;
- yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank;
- yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank
- yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.

e. Surat berharga seperti wesel, promes, aksep dan cek.

f. Dokumen yang dikenakan Bea Meterai juga terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, dan surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dan maksud semula.

TIDAK DIKENAKAN BEA METERAI

Secara umum dokumen yang tidak dikenakan bea meterai adalah dokumen yang berhubungan dengan transaksi intern perusahaan, berkaitan dengan pembayaran pajak dan dokumen Negara.

Dokumen yang tidak termasuk objek Bea Meterai adalah:

1. Dokumen yang berupa:
- surat penyimpanan barang;
- konosemen;
- surat angkutan penumpang dan barang;
- keterangan pemindahan yang dituliskan diatas dokumen surat penyimpanan barang, konosemen, dan surat angkutan penumpang dan barang;
- bukti untuk pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
- surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim;
- surat-surat lainnya yang dapat disamakan dengan surat-surat di atas.

2. Segala bentuk ijazah

3. Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.

4. Tanda bukti penerimaan uang negara dan kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.

5. Kuitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu ke kas negara, kas pemerintah daerah dan bank.

6. Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi.

7. Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut

8. Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian.

9. Tanda pembagian keuntungan atau bunga dan Efek, dengan nama dan bentuk apapun.

TATA CARA PELUNASAN BEA METERAI

SAAT TERUTANG

Saat terutangnya bea meterai adalah saat sebelum dokumen yang terutang bea meterai tersebut digunakan. Dalam Pasal 5 Undang-undang No. 13 Tahun 1985 disebutkan saat terutangnya Bea Meterai adalah:

- Dokumen yang dibuat oleh satu pihak adalah pada saat dokumen itu diserahkan;
- Dokumen yang dibuat oleh lebih dan satu pihak adalah pada saat selesainya dokumen dibuat;
- Dokumen yang dibuat di luar negeri adalah pada saat digunakan di Indonesia,

CARA PELUNASAN BEA METERAI

A. Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Meterai Tempel

Cara mempergunakan meterai tempel :

- Meterai Tempel direkatkan seluruhnya dengan utuh dan tidak rusak di atas dokumen yang dikenakan Bea Meterai.
- Meterai Tempel direkatkan di tempat dimana tanda tangan akan dibubuhkan.
- Pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan di atas kertas dan sebagian lagi di atas Meterai Tempel.
- Jika digunakan lebih dan satu Meterai Tempel, tanda tangan harus dibubuhkan sebagian di atas semua Meterai Tempel dan sebagian di atas kertas.
- Pelunasan Bea Meterai dengan menggunakan Meterai Tempel tetapi tidak memenuhi ketentuan di atas, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.

B. Pelunasan Bea Meterai dengan Menggunakan Kertas Meterai

Cara mempergunakan kertas meterai :

- Sehelai Kertas Meterai hanya dapat digunakan untuk sekali pemakaian.
- Kertas Meterai yang sudah digunakan, tidak boleh digunakan lagi.
- Jika isi dokumen yang dikenakan Bea Meterai terlalu panjang untuk dimuat seluruhnya di atas Kertas Meterai yang digunakan, maka untuk bagian isi yang masih tertinggal dapat digunakan kertas tidak bermeterai.
- Jika sehelai Kertas Meterai karena sesuatu hal tidak jadi digunakan dan dalam hal ini belum ditandatangani oleh yang berkepentingan, sedangkan dalam Kertas Meterai telah terlanjur ditulis dengan beberapa kata/kalimat yang belum merupakan suatu dokumen yang selesai dan kemudian tulisan yang ada pada Kertas Meterai tersebut dicoret dan dimuat tulisan atau keterangan baru, maka Kertas Meterai yang demikian dapat digunakan dan tidak Perlu dibubuhi meterai lagi.
- Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai.

C. Pelunasan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan

Pelunasan dengan cara membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan Mesin Teraan memerlukan beberapa syarat sebagai berikut:

1. Pelunasan Bea Meterai dengan mesin teraan meterai hanya diperkenankan kepada penerbit dokumen yang melakukan pemeteraian dengan jumlah rata-rata setiap hari minimal sebanyak 50 dokumen.

2. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan mesin teraan meterai harus melakukan prosedur sebagai berikut:

- mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat dengan mencantumkan jenis/merk dan tahun pembuatan mesin teraan meterai yang akan digunakan, serta melampirkan surat pernyataan tentang jumlah rata-rata dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap hari.
- melakukan penyetoran Bea Meterai di muka minimal sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Ke Kas Negara melalui Bank Persepsi.
- Menyampaikan laporan bulanan penggunaan mesin teraan meterai kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak setempat paling lambat tanggal 15 setiap bulan.
- Ijin penggunaan mesin teraan meterai berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

D. Pelunasan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi

1. Pelunasan Bea Meterai dengan sistem komputerisasi hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang dalam Pasal 1 huruf d PP No. 24 Tahun 2000 dengan jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari minimal sebanyak 100 dokumen.

- mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai setiap hari.
- pembayaran Bea Meterai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap bulan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (ke Kas Negara melalui Bank Pensepsi).
- menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penggunaan dan saldo Bea Meterai kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

2. Ijin pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi berlaku selama saldo Bea Meterai yang telah dibayar pada saat mengajukan ijin masih mencukupi kebutuhan pemeteraian 1 (satu) bulan berikutnya.


E. Tata Cara Pelunasan Bea Meterai Dengan Teknologi Percetakan

1. Pelunasan Bea Meterai dengan teknologi pencetakan hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk cek, bilyet giro, dan efek dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2. Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan teknologi pencetakan harus melakukan prosedur sebagai berikut:

- pembayaran Bea Meterai di muka sebesar jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara melalui Bank Persepsi.
- mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Direktur Jenderal Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai dan jumlah Bea Meterai yang telah dibayar.

3. Perum Peruri dan perusahaan sekuriti yang melakukan pembubuhan tanda Bea Meterai Lunas pada cek, bilyet giro, atau efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, harus menyampaikan laponan bulanan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 10 setiap bulan.

4. Pelunasan Bea Meterai bagi dokumen yang dibuat di Luar Negeri
Dokumen yang dibuat di luar negeri tidak dikenakan Bea Meterai sepanjang tidak digunakan di Indonesia.

TARIF BEA METERAI

1. Tarif Bea Meterai Rp 6.000,00 untuk dokumen sebagai berikut:

a. Surat Perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat pendata
b. Akta-akta Notaris termasuk salinannya
c. Surat berharga seperti wesel, promes, dan aksep selama nominalnya lebih dan Rp1.000.000,00.;
d. Dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka Pengadilan, yaitu:
- surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan.
- surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain selain dan tujuan semula.

2.
Untuk dokumen yang menyatakan nominal uang dengan batasan sebagai berikut:

- nominal sampai Rp250.000,- tidak dikenakan Bea Meterai
- nominal antara Rp250.000,- sampai Rp1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp3.000,-
- nominal diatas Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 6.000,-

3.
Cek dan Bilyet Giro dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 3.000,- tanpa batas pengenaan besarnya harga nominal.

4. Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang mempunyai harga nominal sampai dengan Rp1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 3.000,- sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 6.000,-.

5. Sekumpulan Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun yang tercantum dalam surat kolektif yang mempunyai jumlah harga nominal sampai dengan Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai Rp 3.000,-, sedangkan yang mempunyai harga nominal lebih dan Rp 1.000.000,- dikenakan Bea Meterai dengan tarif sebesar Rp 6.000,-.

KETENTUAN KHUSUS DAN SANKSI

KETENTUAN KHUSUS

a. Dokumen yang dibuat di luar negeri pada saat digunakan di Indonesia harus telah dilunasi Bea Meterai yang terutang dengan cara pemeteraian kemudian.

b. Pejabat Pemerintah, hakim, panitera, jurusita, notaris, dan pejabat umum lainnya, masing-masing dalam tugas atau jabatannya tidak dibenarkan:

- Menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
- Melekatkan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarifnya pada dokumen lain yang berkaitan;
- Membuat salinan, tembusan, rangkapan atau petikan dan dokumen yang Bea Meterainya tidak atau kurang dibayar;
- Memberikan keterangan atau catatan pada dokumen yang tidak atau kurang dibayar sesuai dengan tarif Bea Meterainya.

Pelangganan terhadap ketentuan tersebut dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SANKSI ADMINISTRASI

Sanksi ini dikenakan apabila terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Bea Meterai yang harus dilunasi kurang bayar.

- Dokumen sebagaimana yang dimaksud dalam objek Bea Meterai tidak atau kurang dilunasi sebagaimana mestinya dikenakan denda administrasi sebesar 200% (dua ratus persen) dari Bea Meterai yang tidak atau kurang dibayar.
- Pemegang dokumen atas dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) harus melunasi Bea Meterai terutang berikut dendanya dengan cara pemeteraian kemudian.

DALUWARSA

Kewajiban pemenuhan Bea Meterai dan denda administrasi yang terutang menurut Undang-Undang Bea Meterai, daluwarsa setelah lampau waktu 5 tahun, terhitung sejak tanggal dokumen dibuat.

KETENTUAN PIDANA

Dipidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP:

- Barang siapa meniru atau memalsukan meterai tempel kertas meterai atau meniru dan memalsukan tanda tangan yang perlu untuk mensahkan meterai;

- Barang siapa dengan sengaja menyimpan dengan maksud untuk diedarkan atau memasukkan ke Negara Indonesia meterai palsu, yang dipalsukan atau yang dibuat dengan melawan hak;

- Barang siapa dengan sengaja menggunakan, menjual, menawarkan menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau dimasukkan ke Negara Indonesia meterai yang mereknya, capnya, tanda tangannya, tanda sahnya atau tanda waktunya mempergunakan telah dihilangkan seolah-olah meterai itu belum dipakai dana atau menyuruh orang lain menggunakannya dengan melawan haknya;

- Barang siapa menyimpan bahan-bahan atau perkakas-perkakas yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan untuk meniru dan memalsukan benda meterai;

- Barang siapa dengan sengaja menggunakan cara lain (sesuai Pasal 7 UU Bea Meterai dipidana penjara selama-lamanya 7 tahun dan tindak pidana ini adalah bentuk kejahatan)
Tanggapan 3
 
Re: Materai
paryanto -, 3 Maret 2014, jam 6:37:15
Tentang materai sudah diterangkan secara panjang lebar oleh Kang Ihsan.....
Menurut pendapat saya (hanya berpendapat hlo...) sesuai PP_24 Tahun 2000 Tarif Bea Materai dalam Penjelasan Pasal 1 huruf f angka (2) :
Surat-surat yang dimaksud dalam huruf f angka 2 ini adalah surat-surat yang karena tujuannya tidak
dikenakan Bea Meterai, tetapi apabila tujuannya kemudian diubah maka surat yang demikian itu
dikenakan Bea Meterai.
Misalnya tanda penerimaan uang yang dibuat dengan tujuan untuk keperluan intern organisasi tidak
dikenakan Bea Meterai. Apabila kemudian tanda penerimaan uang tersebut digunakan sebagai alat
pembuktian di muka pengadilan, maka tanda penerimaan uang tersebut harus dilakukan
pemeteraian kemudian terlebih dahulu.
Bukti Kas Keluar baik UPK maupun BKM adalah bukti intern...jadi tidak perlu di tempel materai,
Materai cukup di tempel di Surat Perjanjian .....

Maaf kalau salah manis kan?...manis kan?...manis kan?...


Wassalam,
Tanggapan 4
 
Re: Materai
agus hariyanto, 5 Maret 2014, jam 14:11:23
Trims ..... Sahabat-sahabatkoe ..... Mas Ihsan Tea ... yang telah menggambarkan dengan gamblang apa itu Materiai, bagaiamana pengenaannya .... apa sanksinya dll. Mas Paryanto .... mas Azwar ...... mari kita gairahkan kembali mimbar MK ini untuk menambah pemahaman .......

Kalau menangkap apa yang dijelaskan mas Ihsan ...... rasanya (maaf kalau salah menyimpulkan Sobatkoe), tidak ada perkecualian, kita harus mengikuti aturan ..... sedangkan mas Par .... nggak perlu sebab itu khan internal ...(permasalahannya kata internal itu batasannya nyampai mana .....

Kalau saya berpandangan .... untuk apa sebenarnya materai itu ?, apa manfaat dan ruginya kalau kita menggunakan materai ........, karena program kita pemberdayaan masyarakat miskin .... maka untuk kepentingan pajak .... nggak wajib-lah ..... tapi kalau untuk kepentingan hukum .... kita harus teliti ... memprediksi apakah penyerahan uang tersebut memnugkinan terjadi perselisihan yang mengarah ke ranah hukum.

Contoh, misalnya ..... kita beli material di toko Material ..... apakah perlu materai ?. pandangan saya : kalau kita menyerahkan uang ketika barangnya sudah datang dan kita yakin barang yang kita beli sesuai dengan kreteria yang kita inginkan, maka kemungkinan terjadi perselisihan kecil .... tinggal kita usahakan dan meyakini bukti pembeyaran yang akuntanbel (lengkap : nama toko, tanda tangan penerima uang, cap toko dll).

Salah EM Ka sukses selalu,a min
Tanggapan 5
 
Re: Materai
rey soejana, 23 April 2014, jam 14:48:39
Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas.....YA/TIDAK
Tanggapan 6
 
Re: Materai
achmad fauzi , 24 April 2014, jam 7:23:07
TIDAK MENGGUNAKAN


Kembali ke atas | Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
Jl. Penjernihan I No 19 F1 Lantai II,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 12151, akses halaman: 12553,
pengunjung online: 6940, waktu akses: 0,039 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank