Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Forum
,
Selamat datang di website KOTAKU.
HomeForumPemerhatiKorupsi PNPM di NTT
Korupsi PNPM di NTT 
Yuli Ahmada, 20 November 2014, jam 3:48:33
Yuli Ahmada
KUPANG-- Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Kecamatan Bikomi Selatan, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Hildegunde Selvianie Moru Lau dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan pidana penjara selama lima tahun. Moru Lau dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi.

Sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Kupang, Rabu (22/10/2014), dengan agenda pembacaan tuntutan JPU ini dipimpin Majelis Hakim, Khairulludin, S.H, M.H, dengan anggota Agus Komarudin, S.H dan Jult Lumban Gaol, Ak. JPU Franki Radja, S.H dan Evans Sinulingga, S.H.Terdakwa Hildegunde Selvianie Moru Lau didampingi Penasehat Hukumnya, Yoseph S. Elu S.H.

Tuntutan JPU yang dibacakan, Franki Radja, S.H menyatakan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dugaan korupsi dana PNPM di TTU tahun anggaran 2011 sampai 2012 dengan kerugian negara Rp 321.083.325.

Menurut JPU, terdakwa juga dibebani denda Rp 50 juta, subsidair enam bulan. Dalam perkara ini, ada juga uang pengganti yang dibebani terhadap terdakwa yakni senilai Rp 321.083.325. Apabila dana itu tidak dikembalikan, maka terdakwa dihukum dengan pidana atau subsidair dua tahun dan enam bulan penjara.

JPU menguraikan hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pembebasan korupsi. Hal yang meringankan yakni, terdakwa sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum .

Seperti pernah diwartakan, Hilda adalah terdakwa kasus dugaan korupsi uang pengembalian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) yang bersumber dari dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di TTU tahun anggaran 2011 sampai tahun 2012.

Dalam kasus ini negara dirugikan Rp 321.083.325. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang (UU) No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

http://kupang.tribunnews.com/2014/10/23/hildegunde-dituntut-5-tahun-penjara

[Topik ini telah ditutup... Kirim tanggapan | Kirim pesan baru]



Tidak ada tanggapan
 


Kembali ke atas | Topik ini telah ditutup... Kirim tanggapan | Kirim pesan baru
Jl. Penjernihan I No 19 F1 Lantai II,
Pejompongan Jakarta Pusat
Total pengunjung hari ini: 10798, akses halaman: 11710,
pengunjung online: 24480, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank