Petunjuk Teknis (Juknis) - Penguatan Modal Sosial
Peta jalan (road map) PNPM Mandiri, menghendaki semangat PNPM Mandiri tetap berlanjut di masyarakat, kendatipun pendampingan teknis mulai berkurang. Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat/Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri mengharapkan PNPM Mandiri menjelma menjadi sebuah gerakan nasional penanggulangan kemiskinan, dengan 1)Memberi kepercayaan kepada lembaga masyarakat agar bekerja sesuai kemampuan dan 2) Menghargai inisiatif masyarakat, Pemda dan Lembaga Mitra. |
Petunjuk Teknis (Juknis) Tata Cara Seleksi (Reguler) PLPBK Tahun 2013
Tata cara seleksi (reguler) dan penetapan lokasi penerima kegiatan penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK) Tahun Anggaran 2013 |
SOP-Panduan Pengajuan Penagihan Pembayaran Pekerjaan Layanan Jasa Non Konsultan PNPM Mandiri Perkotaan
Dalam upaya memastikan bahwa sistem pengelolaan keuangan dapat diandalkan guna menghasilkan Laporan
Manajemen Keuangan (FMR) proyek P2KP PNPM Mandiri Perkotaan yang memenuhi ketentuan Pemerintah
Indonesia maupun ketentuan Pihak Donor, maka setiap pengeluaran proyek P2KP PNPM Mandiri Perkotaan
harus diperiksa secara cermat dan teliti, sehingga sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang tercantum
dalam Project Appraisal Document maupun dokumen proyek lainnya. |
POB - Kasus dinyatakan Selesai berdasarkan SIM PPM bila Kasus Masuk Ranah Hukum (Kejaksaan atau Kepolisian)
Prosedur Operasional Baku (POB) ini merupakan mekanisme proses kasus dinyatakan selesai berdasarkan SIM PPM bila Kasus Masuk Ranah Hukum. Diharapkan POB ini dapat membantu pelaku dilapangan dalam menetapkan status pengaduan dinyatakan selesai berdasarkan SIM PPM |
POB - Pendistribusian Material Printing ( Media Pelatihan dan Media Sosialisasi )
Dalam berbagai kegiatan pelatihan dan sosialisasi baik ditingkat Konsultan, Pemda, dan masyarakat, tentunya dibutuhkan media pelatihan dan sosialisasi seperti modul, pedoman, poster, spanduk, booklet, leaflet, dll. yang dapat memudahkan pelaku (konsultan, aparat pemeritah, dan masyarakat) untuk memahami pesan-pesan substansi yang disampaikan |
POB - Pengelolaan Pelatihan Masyarakat
POB pengelolaan Pelatihan masyarakat ini disusun dalam rangka mendorong kemandirian kelembagaan BKM |
Pedoman Pelaksanaan PNPM Perkotaan edisi September 2012
Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Perkotaan edisi September 2012 yang merupakan revisi dari edisi sebelumnya |
Pedoman dan Petunjuk Teknis PNPM Perkotaan 2012
Kumpulan Pedoman Teknis PNPM Perkotaan yang terdiri dari : Audit Independent, Kemitraan, Pelaksanaan Kegiatan TRIDAYA Lingkungan dan Sosial, Pengadaan barang dan Jasa, Pengamanan Sosial & Lingkungan, Pengendalian Mutu, PLPBK, Siklus Kota dan Petunjuk Teknis PNPM Perkotaan yang terdiri dari : Keorganisasian & pengawasan UPK, Operasional & Pemeliharaan, Pelaksanaan Infrastruktur, Pemasaran PLPBK, Pembukuan UPK, Pemetaan Swadaya PLPBK, Pencairan & Pemanfaatan BLM, Pengelolaan Keuangan LKM dan Sekretariat, Pengembangan KSM, Pengembangan LKM, Pengukuran Kinerja Pembukuan Sekretariat UPK, Perencanaan Kegiatan Infrastruktur, Pinjaman Bergulir, PPM, RPLP, Safeguard Lingkungan, Siklus PLPBK, Tata Cara Seleksi Lokasi PLPBK, Tinjauan Partisipatif & RWT |
POB - Pelatihan Dasar Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan
PNPM Mandiri Perkotaan telah menetapkan misi: membangun masyarakat mandiri, yang mampu menjalin kebersamaan dan sinergi dengan pemerintah maupun kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan secara efektif dalam tatanan good governance, serta mampu mewujudkan terciptanya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan berkelanjutan (neighbourhood development), untuk dapat mencapai misi tersebut tentu membutuhkan kerja keras dari semua pihak dan dilakukan secara terus menerus dalam melakukan proses pemberdayaan masyarakat. Untuk mampu menggemban misi tersebut maka dibutuhkan kualitas sumber daya manusia dengan kualitas yang memadai dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun pengalamannya dalam mendampingi masyarakat, sehingga seluruh pelaku konsultan di lapangan wajib memahami secara utuh konsep dasar PNPM Mandiri perkotaan melalui pelatihan dasar PNPM MP. |
POB - Rumah Layak Huni Sederhana dan Tahan Gempa (Revisi 25 Januari 2013)
Prosedur Operasional Baku (POB) - Pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni Sederhana Sehat dan Tahan Gempa
Suatu bangunan harus mempunyai konstruksi yang kuat untuk melindungi penghuni dari bahaya keruntuhan sehingga penghuni dapat merasakan ketentraman selama tinggal didalamnya, juga ditemukan tidak menggunakan kolom praktis, luasan jendela dan ventilasi yang tidak memadai, lantai pembangunan/perbaikan rumah yang tidak dilengkapi bangunan pelengkap misalnya tidak ada dapur, MCK dll |
POB - Kegiatan Sosial 2012
Lingkup Kegiatan yang diatur dalam POB ini adalah tentang Kegiatan Sosial. Luasnya lingkup kegiatan social membuatnya tidak mudah untuk didefinisikan. Dalam PNPM Mandiri Perkotaan, semua kegiatan yang tidak termasuk ke dalam kegiatan ekonomi produktif dan infrastruktur dikategorikan sebagai kegiatan social |
POB - Kelompok Belajar Internal Konsultan (KBIK) 2012
Kelompok belajar internal konsultan (KBIK) adalah forum pembelajaran yang dilaksanakan oleh konsultan baik ditingkat KMP, OSP maupun Korkot/Askorkot |
POB - PENGELOLAAN PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT 2011
Untuk Meningkatkan kemampuan personil konsultan (tim fasilitator, Korkot dan KMW) dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan masyarakat |
Enviromental and social safegurads policy frameworks 2012 - 2014
PNPM-urban support better management and/or conservation of PCR under the specialized program at the kelurahan level targeting the poorest. Involuntary resettlement may take place in the specialized program as it may involve larger area where the poorest communities are living and it is a partnership program between the local government and the community. |
Draft of Environmental and Social Safeguards Policy Frameworks
The project will adopt safeguards policies which have been adopted by the PNPM-Urban III, which had evolved and continuously been improved from policies adopted in UPPs and ongoing PNPM-urban I and II. The project will adopt the updated Environmental Guidelines, Land Acquisition and Resettlement Policy Framework and Indigenous Peoples Planning Framework that have been implemented in PNPM-urban III |
Suplemen Pedoman Umum Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2010
Suplemen Pedoman Umum Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2010 |
Prosedur Operasional Baku (POB) Pengelolaan Best Practise
Sehubungan dengan diberlakukanya sistem baru dalam pengelolaan best practice bagi pelaku PNPM MP, maka dengan ini diberitahukan atas keberadaan Prosedur Operasi Baku (POB) |
Peta Distribusi Buku Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri TA. 2009
Menindaklanjuti hasil dari pedoman pelaksanaan PNPM maka kami membuatkan buku pedoman pelaksanaan PNPM 2009 yang akan segera dikirimkan ke alamat masing-masing KMW pada awal Nopember 2009 |
Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan
Secara umum Pedoman ini diperuntukkan untuk para pelaku pelaksana PNPM
utamanya Fasilitator dan pengurus LKM. |
Koleksi Media Sosial
Koleksi Media Sosial |
Log Book dan Manual Aplikasi SIM PNPM Mandiri Perkotaan
Log book adalah buku desa yang dijadikan sebagai buku Pegangan bagi para Fasilitator kelurahan (Faskel) untuk mencatat segala kegiatan yang ada wilayah dampingannya. |
Mars PNPM
Marilah kita bersama - sama, satukan tekad suci mulia, Berkarya untuk membangun bangsa, Capai sejahtera bersama... |
Buku pedoman Pelaksanaan Manajement Kredit PNPM-P2KP
Melalui buku pedoman pelaksanaan ini, diharapkan pelaksanaan Program Pemberian Pinjaman Bergulir kepada masyarakat miskin dalam rangka program penanggulangan kemiskinan dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal. |
Buku Pedoman Infrastruktur PNPM-P2KP
Supplemen Teknis Pelaksanaan Kegiatan Prasarana dan Sarana Lingkungan dibuat sebagai acuan bagi pelaku kegiatan lingkungan yang juga mengatur hal-hal teknis yang wajib dilaksanakan pelaku agar proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan berjalan baik dan tepat sasaran sesuai dengan program pengentasan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan |
Pedoman Teknis Pelaksanaan PAKET (Upload : Oktober 2008)
Komponen PAKET P2KP akan mengalokasikan dana stimulan yang hanya dapat digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan yang direncanakan secara partisipatif serta diusulkan oleh BKM Berdaya bekerjasama dengan dinas pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli setempat atau sebaliknya. Untuk mengetahui lebih detail mengenai informasi kegiatan PAKET dapat dilihat pada Buku Pedoman Teknis Pelaksanaan PAKET, yang dapat didownload di halaman ini. |
Petunjuk Pelaksanaan Program Replikasi P2KP Wilayah Bali (Upload: Agustus 2008)
Dengan melihat karakteristik masyarakat di Bali sangat khas, dimana terdapat kelembagaan masyarakat yang mewarnai kehidupan sosial budaya, yakni Desa Adat atau Pakraman, maka menjadi tantangan P2KP untuk melaksanakan program khusus di wilayah ini .
Melalui buku petunjuk pelaksanaan ini, diharapkan kegiatan Program Replikasi P2KP Khusus BALI dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal. |
Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2008 (Upload : Februari 2008)
Pada tahun 2008 keberlanjutan pelaksanaan P2KP diperluas lagi menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan).
Sejak tahun 2007 P2KP yang merupakan bagian dari PNPM Mandiri telah melakukan penyempurnaan pedoman pelaksanaannya yang lebih fokus pada upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan percepatan pencapaian target sasaran MDGs, dengan menerbitkan buku Pedoman Operasional Umum PNPM Mandiri Perkotaan 2008.
|
Safeguard Policy Frameworks PNPM-P2KP
Implementation is complete for UPP-1, while UPP-2, UPP-2 AF, and UPP-3 are under implementation, with sub-projects currently being implemented by community groups. The safeguard measures put in place have so far been adequate to mitigate any safeguards issues. The following summary the experience under UPP-2 and UPP-3 regarding to safeguard policy issues. For more detail information, download through menu inside |
Petunjuk Pelaksanaan PNPM Mandiri P2KP Tahun 2007 (Upload: Juli 2007)
Pola pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri P2KP tahun 2007 secara umum mengacu kepada Pedoman Umum P2KP-3 dan pedoman-pedoman teknis yang telah ada dengan penyempurnaan-penyempurnaan yang mengarah pada peningkatan IPM-MDGs.
Melalui buku petunjuk pelaksanaan ini, diharapkan pelaksanaan PNPM Mandiri P2KP 2007 dapat dilaksanakan oleh seluruh pelaku secara efektif dan optimal untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah orang miskin di Indonesia. |
Pedoman Khusus Replikasi Program P2KP
Replikasi Program P2KP adalah program yang diusulkan atas dasar komitmen dan inisiatif dari Pemerintah Daerah untuk mengadopsi program P2KP guna mengembangkan luas pelayanannya dalam penanggulangan kemiskinan dan dilaksanakan di wilayah sasaran yang belum tersentuh oleh program P2KP. Untuk kelancaran pelaksanaannya, maka diterbitkan buku “Pedoman Khusus Replikasi Program P2KP”. |
Pengajuan dan Penilaian Usulan Kegiatan PAKET P2KP
Tata Cara Pengajuan dan Penilaian Usulan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) P2KP oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat. |
Pengajuan dan Penilaian Usulan Kegiatan Replikasi Program P2KP
Berbagai usulan dari PemKab/Kota untuk melakukan replikasi P2KP menjadi diperlukan adanya Tata Cara Pengajuan dan Penilaian Usulan Kegiatan Replikasi Program P2KP oleh Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota. |
Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama DIKNAS dengan BKM
Pedoman Pelaksanaan mengenai Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pilot Program Bantuan Pendidikan Dasar DEPDIKNAS bekerjasama dengan BKM-P2KP |
Pembentukan Unit Pengelola (UP) BKM
Pedoman Pelaksanaan mengenai tata cara pembentukan Unit Pengelolaan (UP) bagi BKM. |
Konsep Pemberdayaan P2KP bagi NAD & Sumut Pasca Tsunami
...P2KP sebagai salah satu program pemerintah melakukan Pendekatan Pemberdayaan masyarakat paska bencana dengan upaya membangun modal sosial untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi permukiman mereka. |
Manual SIM Online bagi Fasilitator
Manual SIM Online merupakan petunjuk penggunaan SIM Online yang berbasis Web. |
Juklak KBP bagi KMW
Acuan pelaksanaan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) bagi Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) ini dimaksudkan sebagai pedoman kerja bagi KMW dalam menyelenggarakan KBP. |
Juklak KBP bagi Pemda
Acuan pelaksanaan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP) bagi aparat pemerintah kabupaten/kota ini dimaksudkan untuk dapat dijadikan pedoman kerja bagi aparat pemerintah,... |
Juklak Pendirian Koperasi melalui Fasilitasi UPK-BKM
Sebagai salah satu upaya mendukung peranan BKM dalam pemberdayaan masyarakat terutama dalam kerangka meningkatkan ekonomi rakyat yang berkeadilan dan ... |
Project Appraisal Document UPP 2
Project Appraisal Document (PAD) yang merupakan dokumen perjanjian kerja sama antara World Bank dan Pemerintah Indonesia dalam pemberian pinjaman bagi pelaksanaan P2KP 2. |
Suplemen Pedoman Umum Edisi September 2004
Dengan diterbitkannya Supplemen Buku Pedoman Umum P2KP ini, maka seluruh buku-buku pedoman dan buku panduan P2KP yang ada saat ini harus disesuaikan dengan mengacu pada Supplemen Buku Pedoman Umum P2KP ini. |
Pedoman Umum Revisi Edisi September 2004
Dari hasil evaluasi pelaksanaan P2KP maupun kajian refleksi kritis yang dilakukan secara intensif serta masukan-masukan dari berbagai pihak, disadari bahwa masih terdapat berbagai hal yang belum diakomodasi dalam konsep dan strategi pelaksanaan P2KP yang ada saat ini, sehingga memerlukan penyempurnaan penyempurnaan lebih lanjut. |
Juklak Mekanisme & Pelaporan Pembuatan SPK-D
Dalam mendukung kebijakan tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan dan penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Daerah sebagaimana tersebut di atas, maka P2KP dalam pelaksanaan program Strategi Keberlanjutan (Exit Strategy) P2KP 1 Tahap 1 akan secara khusus melakukan fasilitasi kepada KPK-D dan penyusunan SPK-D di seluruh Kabupaten/Kota wilayah sasaran P2KP 1 Tahap 1. |
Pedoman Teknis
Dalam Buku Pedoman Teknis P2KP diuraikan secara lebih detail peran-peran stakeholders P2KP, yakni pemerintah, konsultan dan masyarakat, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. |
|
|
