Surat Pemberitahuan Tata Cara Seleksi PLPBK 2013
Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Dan Penetapan Lokasi Kegiatan Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) Tahun 2013. |
Surat Direktur PBL- "Daftar Lokasi dan Alokasi Pelaksanaan BLM PNPM Mandiri Perkotaan DIPA PIP Kab/Kota TA. 2013"
Perihat : Pelaksanaan Bantuan Langsung A{asyarakat (BLf ) PNPlri lfundiri Perkotaan
pada DIPA Satker PIP lGbupaten/Kota TA. 201 3 |
Surat Menkokesra RI No.B-38/MENKO/KESRA/III/2013 - Optimalisasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Tahun 2013-2014
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan PNPM Mandiri tahun 2013-2014 dan sesuai arahan Presiden Republik Indonesia untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan sebesar 8%-10% pada akir tahun 2014, rikut kami sampaikan surat Menkokesra RI No.B-38/MENKO/KESRA/III/2013Perihal Optimalisasi Pelaksanaan PNPM Mandiri Tahun 2013-2014. |
Pelaksanaan Distribusi Materi Cetakan Media CB 2012 (Sosialisasi dan Pelatihan)
Sehubungan dengan pelaksanaan distribusi materi cetakan media capacity building 2012, maka ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan pendistribusian materi cetakan, serta monitoring distribusi dan jumlah media yang akan distribusikan |
Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi PNPM Perkotaan, Juni - Desember 2012
Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan sosialisasi PNPM Mandiri Perkotaan yang harus dilaksanakan di tingkat provinsi, kab/kota, serta kelurahan |
Pencairan DUB PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2012
Pencairan Dana Urusan Bersama (DUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2012 |
Surat Extension Closing Date Loan PNPM IBRD 7664, IBRD 7504
Surat Extension Closing Date Loan PNPM IBRD 7664, IBRD 7504, IDA Credit 4384 |
Surat Dirjen Cipta Karya
Perihal : Petunjuk Pemanfaatan Dana Pelatihan Dasar Fasilitator dan Pelatihan Masyarakat TA. 2011 |
Surat Inspektorat Jenderal PU Perihal SK Penunjukan Tim Audit BLM
Perihal : SK Penunjukan Tim Audit BLM Tahap 1 |
Surat Dir PBL Perihal Lokasi dan Alokasi BLM T.A 2011 (213 Kab & Kota)
Daftar Rincian Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan T.A. 2011 |
Surat Dir PBL Perihal Lokasi dan Alokasi BLM T.A 2011 (55 Kab & Kota)
Daftar Rincian Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan T.A. 2011 |
Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor. S-869/PB/2011
Pencairan Dana Urusan Bersama (DUB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2011 |
Peraturan DIRJEN Perbendaharaan No.Per 68/PB/2010
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman IBRD 7866-ID (Third National Program For Community Empowerment in Urban Areas)PNPM-MP |
Surat Perpanjangan Personel Korkot, Askot dan Faskel Pada Triwulan 1 Thn 2011
Surat KMP dan Surat DirJen CiptaKarya mengenai perpanjangan personel korkot, askot dan tim faskel untuk pelaksanaan PNPM MP dan P2KP Advanced Triwulan 1 thn 2011 |
Surat Dirjen CiptaKarya No: PR.01.03-DC/549
Kesanggupan Penyedian Dana Daerah untuk DDUB, Dana Operasional (BOP), dan Kesiapan Pelaksanaan PNPM di Kabupaten/Kota TA. 2011 |
Surat Direktur PBL No.KU.01.04-cb/780
Pelaksanaan Pelatihan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan T.A 2010 Melalui Alokasi Gaji Faskel dan BOP di DIPA SNVT PBL PRopinsi |
Surat Larangan Berpolitik Aktif Dalam PNPM Mandiri
Surat Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat No. B.1257/KMK/D.VII/VII/2010 tentang Larangan Berpolitik Aktif Dalam PNPM Mandiri |
Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.03/2009
Salinan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.03/2009 tentang Bentuk, Ukuran dan Warna Benda Meterai |
PP No. 42 Th. 1995 & PP No. 25 Th. 2001 (Peraturan Pajak Hibah/PLN Proyek Pemerintah)
PP Mengenai Bea Masuk, Pajak Serta Penghasilan dalam rangka proyek yg dibiayai dengan Hibah |
Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.05/2009 (Perencanaan Kas)
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang NegaralDaerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tent |
Surat Dir PBL Perihal Penempatan Korkot, Askot dan Tim Fasilitator Pasca Maret 2010
Penempatan Korkot, Askot dan Tim Fasilitator Pasca Maret 2010 |
Peraturan Menteri Keuangan No.61/PMK.07/2010
Tentang Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2010, |
Surat Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Perpanjangan Closing Date UPP-2)
Perihal Perpanjangan Closing Date Second Urban Poverty Project/UPP-2 |
Surat Dir PBL_Pengadaan Fasilitator PNPM Perkotaan, Program PAKET dan Asisten PLP-BK TA.2010
Pengadaan Fasilitator PNPM Mandiri Perkotaan, Program PAKET dan Asisten/Fasilitator PLP-BK TA. 2010 |
Rekapitulasi Tindak Lanjut Surat KMP No. 013 dan 026
Menginformasikan kembali bahwa KMP PNPM Mandiri Perkotaan telah mengeluarkan surat bernomor 013/KMP/PNPM-MP/I/2010 tentang “Data Lokasi Sulit Disertai Penghitungan Jarak, Waktu Tempuh dan Biaya Kunjungan ke Wilayah Kelurahan Dampingan” pada tanggal 14 Januari 2010 dan nomor 026/KMP/PNPM-MP/I/2010 tentang “Informasi Masa Kerja Tim Korkot (Korkot, Askorkot, Senior Faskel & Faskel). |
UPP 2nd Extension
UPP 2nd Extension |
Surat Perpanjangan Kontrak Faskel/Askorkot PNPM Mandiri Perkotaan
Sehubungan dengan akan berakhirnya Tahun Anggaran 2009 dan
mencermati kebutuhan pengendalian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM
P2KP Advanced, maka diperlukan segera perpanjangan personil
Fasilitator/Askorkot/Koordinator Kota |
Penghargaan atas Website PNPM mandiri Perkotaan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
Untuk kriteria Website PNPM MP (www.p2kp.org / www.pnpm-perkotaan.org) serta Pengeloaan Pengaduan Masyarakat (PPM) yang terpilih sebagai salah satu pemenang dalam Acara "The East Asia Pacific (EAP) Innovation Days" di Washington DC pada bulan Oktober 2009 lalu.
|
Penyelesaian atas Sanggahan Proses Pelaksanaan Pelelangan Jasa Konsultan
Penyelesaian atas Sanggahan Proses Pelaksanaan Pelelangan Jasa Konsultan OC 5 - DIY dan Jawa Tengah |
Form 384_KMW Prop Jateng
form untuk KMW Prop Jateng |
Form 384_KMW 14
form untuk KMW 14 |
World Bank Mongolian Team Visit to PNPM Urban in Central Java
Misi Supervisi mengunjungi wilayah Proyek PNPM Mandiri Perkotaan di daerah Semarang dan Boyolali pada tanggal 1-3 Desember 2009 |
Surat Extend Loan UPP2
Ini surat extend loan upp2 yg banyak dipertanyakan oleh teman-teman di daerah |
Surat Dirjen Cipta Karya perihal DDUB
Kesanggupan Penyediaan Dana Bantuan Operasional Proyek (BOP), Dana Daerah untuk Urusan Bersama (DDUB) dan Kesiapan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten/Kota. |
Pencairan Dana BLM - Neighbourhood Development
Menunjuk surat direktur penataan bangunan dan lingkungan, Ditjen Cipta Karya No. KU.01 012-cb/808 tanggal 21 Agustus 2009 perihal tersebut diatas... |
Surat Edaran Dirjen Cipta Karya dan Direktur PBL
SE Dirjen Cipta Karya No. KU.01.06-DC/668 tertanggal 2 Desember 2009 mengenai "Optimalisasi Penyerapan Keuangan Kegiatan P2KP pada DIPA Satker PIP Kabupaten/Kota TA 2009" dan Direktur PBL tentang Optimalisasi Penyerapan Keuangan Alokasi PHLN pada DIPA SNVT PBL Provinsi TA 2009 |
Perdirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan
Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran dan Pencairan Dana Pinjaman IDB Nomor IND-131(IST)/132(LN) |
Surat PU_Perihal Pencairan BLM APBN (PHLN) dan DDUPB PNPM Mandiri Perkotaan
Hal-hal yang perlu disampaikan, sehubungan dengan persiapan pencairan BLM di wilayah Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Kalimantan Barat |
Surat PU_Perihal Tim Pendukung Percepatan Pencairan BLM
Mencermati perkembangan pencairan BLM pada pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2009 dan P2KP Advanced hingga saat ini secara umum menunjukkan status pencapaian yang rendah (kurang dari 50%). Disisi lain, tenggat waktu untuk pelaksanaan pencairan sisa BLM hingga akhir tahun 2009 hanya 3 bulan. Berbagai hambatan yang ada dan potensi masalah yang akan datang perlu diidentifikasi, ditetapkan langkah-langkah penyelesaian, dan dilakukan tindakan penyelesaian oleh pihak yang berkom peten. Untuk mempercepat pencapaian pencairan BLM tersebut dipandang perlu untuk membentuk Tim Pendukung Percepatan Pencairan BLM di tingkat pusat dan daerah |
Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM 2010 (Ancar-ancar)
Dengan diterbitkannya Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Tahun 2010 oleh Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, diharapkan ada tanggapan atau sanggahan dari Kabupaten/Kota jika ada yang keliru baik nama lokasi dan besaran alokasi (plus kapasitas fiskalnya). |
Penyelesaian Permasalahan dalam Pengelolaan PNPM Mandiri T.A. 2009.
Dalam rangka menangani berbagai permasalahan dalam pengelolaan PNPM Mandiri T.A.2009, sesuai dengan hasil-hasil rapat Tim Pelaksana Tim Pengendali PNPM Mandiri berikut kami sampaikan pedoman penyelesaian dalam pelaksanaan PNPM Mandiri T.A. 2009. |
Pengadaan dan Mobilisasi Korkot/Askorkot serta Tim Fasilitator untuk mendukung pelaksanaan PNPM MP P2KP Advanced dan Mekanisme Pembayaran Remunerasi/ dan fixed cost bagi Korkot/Askorkot dan Tim Fasilitator P2KP Advanced
Surat dari Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan mengenai Pengadaan dan Mobilisasi Korkot/Askorkot serta Tim Fasilitator untuk mendukung pelaksanaan PNPM MP P2KP Advanced dan Mekanisme Pembayaran Remunerasi/ dan fixed cost bagi Korkot/Askorkot dan Tim Fasilitator P2KP Advanced |
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaaan No. Per 42/PB/2008
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaaan No. Per 42/PB/2008, tentang petunjuk pelaksanaan penyaluran dan pencairan dana pinjaman IDA CREDIT No.4384-ID/IBRD LOAN No.7504-ID Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan |
Surat-surat Penting Terkait Kegiatan Program PLPBK Tahap-2, TA 2009
Berikut adalah surat-surat penting terkait pembentukan tim seleksi dan penetapan lokasi kegiatan Program Pengembangan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas (PLPBK) atau Neighborhood Development (ND) tahap-2, TA 2009 |
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2009
Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan |
|
|
