Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan
PNPM-Perkotaan
Arsip Warta
,
Selamat datang di website PNPM Mandiri Perkotaan!
HomeWartaArsip WartaArsip ArtikelBisakah Perbedaan Pendapat Menjadi Obat
Bagi rekan pelaku dan pemerhati P2KP yang ingin mengirimkan tulisan partisipatif, silakan kirim berita/artikel/cerita/feature terkait kegiatan P2KP dan KBP ke Redaksi: Email Redaksi

Tulisan yang dikirim berformat document word (.doc) disertai foto dan keterangan foto. Foto sebaiknya berformat .jpg atau .bmp, dikirimkan via email dan dilampirkan terpisah dari dokumen tulisan (tidak di dalam dokumen). Font tulisan Times New Roman ukuran 12, spasi single, 1 - 2 layar atau maksimal 2.500 karakter (tanpa spasi).

Atau, dapat langsung dikirim melalui web (klik "kirim"), syaratnya, Anda sudah terdaftar sebagai member web P2KP. Selanjutnya, bila tulisan tersebut dianggap layak, maka tunggu tanggal tayangnya di web P2KP tercinta ini.
Jakarta, 22 September 2006
Bisakah Perbedaan Pendapat Menjadi Obat

Saya dan Anda adalah dua individu yang berbeda. Saya bukan Anda. Dan, Anda pun bukan saya. Perbedaan kodratis itu merupakan salah satu penyebab mengapa kita sering berbeda pendapat. Ketika hak semua orang dijamin untuk mengeluarkan pendapat, maka perbedaan pendapat pasti terjadi.

Dalam pelaksanaan P2KP, perbedaan pendapat di antara kita justru dianjurkan. Hal ini terlihat dari prinsip-prinsip P2KP, khususnya prinsip demokratis dan partisipatif. Namun demikian, perbedaan pendapat bukan tujuan. Perbedaan pendapat tidak boleh berhenti menjadi hanya perbedaan saja, tetapi dikelola guna mempercepat proses belajar di tingkat masyarakat. Khususnya, di rapat rutin BKM, KSM, dan pertemuan masyarakat.

Perbedaan pendapat adalah rahmat. Perbedaan pendapat di antara anggota BKM, misalnya, adalah alat untuk meningkatkan kualitas kebijakan BKM. Selain itu, perbedaan pendapat pada diskusi penetapan kebijakan tersebut merupakan instrumen utama untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kritis anggota BKM.

Misalnya, BKM “Ngadi” menggelar rapat kerja yang dihadiri oleh seluruh anggota, dan difasilitasi oleh pengurusnya. Sebut saja Bapak A, salah seorang anggota BKM berpendapat, agunan harus dikenakan oleh BKM karena anggota KSM akan cenderung berpandangan P2KP adalah JPS—bayangkan, apa yang akan terjadi jika seluruh anggota BKM paham dan sadar masih ada warga yang berpandangan keliru menganggap P2KP adalah JPS? Mendengar itu Bapak B menanggapi, bila agunan ditetapkan maka tugas BKM akan lebih mudah. ”Tapi, bagaimana dengan masyarakat miskin sasaran P2KP, yang faktanya tidak mampu memberi agunan?”—bayangkan apa yang terjadi jika pandangan ini dipahamkan ke seluruh anggota rapat. Bahwa bila agunan ditetapkan, maka BKM (mungkin) akan aman, tapi masyarakat miskin tetap sulit berdaya?

Pandangan A dan B pada contoh di atas pasti memiliki pendukungnya masing-masing. Jika perbedaan pendapat itu tidak diselesaikan, maka tidak akan ada kebijakan BKM. Jika diselesaikan dengan pemungutan suara (voting), pasti ada yang menang dan ada yang kalah karena dilihat dari jumlah suara yang mendukungnya. Biasanya yang menang akan merasa benar, sedangkan yang kalah merasa suaranya tidak didengar. Jika keadaan itu benar-benar terjadi, maka perbedaan pendapat tentang agunan itu akan berbahaya.

Lalu, adakah cara lain untuk menyelesaikan perbedaan pendapat? Bisakah perbedaan pendapat dikelola agar bisa menjadi obat bagi keberfungsian anggota BKM, pengurus BKM, dan keberfungsian BKM itu sendiri? Jawabannya, ada!

Para ahli berpendapat, cara menyelesaikan perbedaan pendapat yang baik adalah sebagai berikut. Pertama, bangunlah keterbukaan dan keterusterangan. Ketika berbeda pendapat, apa yang diketahui oleh A harus diketahui oleh seluruh anggota BKM. Begitu juga dengan pendapat B, apa yang diketahui oleh B harus diketahui oleh seluruh anggota BKM. Kedua, pisahkan orang dari pendapatnya. Sumber konflik bukan orangnya, tapi pendapatnya. A dan B, pada contoh di atas, adalah sahabat, tapi mereka beda pendapat tentang agunan. Ketiga, fokuslah pada kepentingan orang yang berbeda pendapat dan jangan perhatikan jabatannya. Sebaiknya kita memperhatikan ide orang yang berbicara. Bukan siapa yang berbicara. Sangat sering terjadi, yang berbicara adalah ”orang penting” tapi idenya kurang relevan. Sering pula terjadi, yang berbicara adalah ”orang biasa” tapi idenya sangat relevan.

Keempat, sebelum mengambil keputusan, kita harus mengembangkan alternatif solusi berikut potensi konflik yang mungkin muncul akibat pilihan kebijakan. Dari contoh di atas, adalah bijaksana jika kita lebih dahulu—secara bersama-sama—memikirkan cara menetapkan agunan yang tidak memberatkan masyarakat miskin, sebelum memutuskan perlu tidaknya agunan bagi masyarakat peminjam. Atau sebaliknya, kita memikirkan cara mengamankan dana tanpa agunan sebelum memutuskan BKM tidak boleh menetapkan agunan bagi masyarakat peminjam. Kelima, kriteria objektif untuk menetapkan pilihan kebijakan. Setelah kita—secara bersama—berhasil menentukan cara pada langkah keempat di atas, maka salah satu (atau beberapa di antaranya) harus dipilih berdasarkan kriteria objektif yang ditentukan secara bersama pula.

Terakhir, support/dukung serta social marketing terhadap kebijakan terpilih. Setelah kita selesai memilih cara terbaik di langkah kelima, maka sebaiknya kita mendukung dan menghormati kesepakatan kelompok tersebut. Jika belum ada kesepakatan, diskusi sebaiknya diulang hingga ada visi bersama tentang hal yang diperdebatkan. Selanjutnya, saat support/dukungan sudah ada di tingkat perumus, langkah selanjutnya adalah social marketing terhadap kebijakan terpilih tersebut.

Apakah cara-cara di atas dapat menyelesaikan masalah perbedaan pendapat di tiap rapat warga? Cara di atas mungkin bukan cara sempurna mengatasi perbedaan pendapat. Cara di atas harus dimodifikasi sedemikian rupa agar cocok dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat. Lalu, maukah kita menyelesaikan perbedaan pendapat? (sumber: Mimbar Bebas)

(dibaca 1369)
KOMENTAR ANDA:
Kembali ke atas | Kirim komentar | Kirim Warta | Indeks Artikel | Arsip Artikel | Print
PNPM Mandiri Perkotaan:
Jl. Danau Toba F 3 No. 8, Jakarta Pusat 10210
Total pengunjung hari ini: 10381, akses halaman: 15290,
pengunjung online: 175, waktu akses: 0,031 detik.
Didukung oleh: World Bank & Islamic Development Bank