Oleh: Abdussalam  Korkot Surabaya  OC 6 Jawa Timur PNPM Mandiri Perkotaan       .

Walikota Surabaya Ir. Tri Rismaharini, MT, menekankan kepada semua pihak agar menjalankan fungsi secara maksimal. Dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan yang dikelola oleh masyarakat melalui BKM sangat rawan penyimpangan.

“Saya dua belas kali dipanggil kejaksaan dan Polda Jatim dalam satu bulan, sepuluh kali pemeriksaan di kejaksaan dan dua kali di persidangan sebagai saksi dalam kasus penyimpangan penggunaan BLM yang dilakukan oleh oknum BKM. Penyimpangan tersebut terjadi di tahun 2000 - 2007 dan terakhir tahun 2008 dari sumber dana BLM luncuran 2007. Semua oknum sudah mendapatkan putusan hukum tetap, kecuali yang terjadi pada tahun 2008, masih tahap pengumpulan keterangan dari pihak-pihak terkait,” kata Walikota Surabaya perempuan pertama yang akrab dipanggil Risma ini, di hadapan peserta Koordinasi Seluruh Pelaku PNPM Mandiri Perkotaan Kota Surabaya.

Koordinasi pertama kalinya ini digelar di ruang Pola Lantai 3 Bappeko Kota Surabaya, pada Senin, 9 Mei 2011, pukul 13.00 – 15.00 WIB. Hadir dalam kegiatan itu, antara lain, unsur SKPD, Korkot, Askot, Senior Faskel, PJOK, camat dan lurah se-Kota Surabaya.

“Pengalaman tersebut cukup berarti bagi BKM dan jadikan ini pengalaman yang terakhir bagi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, terutama PNPM Mandiri Perkotaan Kota Surabaya. Karena dana BLM itu adalah hak masyarakat miskin. Sumbernya dari utang luar negeri yang menjadi tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Siapapun yang bermain-main dengan BLM tidak usah menunggu di akhirat, di dunia pun akan mendapatkan siksaan dari Tuhan, cepat atau lambat, dan itu pasti,” tegas Risma.  

Sebaliknya, lanjut dia, semua pihak yang menjaganya, hingga BLM benar-benar dipastikan digunakan sebagaimana mestinya, jangan khawatir dan jangan takut. “Allah akan menjaga kita, termasuk rezeki kita. Khusus pihak birokrasi yang berprestasi dalam memfasilitasi dan mengendalikan BLM, saya tidak akan menutup mata untuk memberikan reward,” tandasnya.

Menurut dia, apabila semua pihak, dalam hal ini lurah, PJOK, Tim Faskel dan Tim Korkot tidak detail dalam mengawasi dan gagal membuka hati serta mengubah pola pikir masyarakat, maka kontrol masyarakat tidak akan ada. Jika kontrol masyarakat tidak berjalan, maka BKM akan menjadi lembaga superbody yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. “Dan perlu diingat pula bahwa masyarakat akan pasif melakukan pengawasan jika sosialisasi tidak maksimal,” tuturnya.

Untuk itu ia menekankan kepada lurah dan camat agar secara intens melakukan pertemuan menyeluruh yang diikuti oleh RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat miskin guna membahas seluruh pelaksanaan PNPM, termasuk di dalamnya keuangan BKM. Pertemuan-pertemuan tersebut akan dibiayai BOP APBD. “Saya yakin kita akan mampu bersama-sama membangun masyarakat sejahtera. Tidak ada yang tidak bisa dan tidak ada yang sulit. Yang sulit hanyalah memerangi rasa malas dan takut,” ujar Risma.

Ia menuturkan, Surabaya adalah kota besar yang mempunyai potensi besar terkait program kemitraan jika mau memanfaatkannya. Potensi tersebut akan berbalik me-marginal-kan masyarakat miskin jika semua pihak hanya berpangku tangan. Oleh karena itu, menurut Risma, ada empat hal yang harus dipegang oleh bersama.

Pertama, Korkot, Askot dan Faskel jangan terjebak pada teknis penyaluran BLM semata—walaupun itu juga penting—melainkan harus bertindak cepat dan kreatif menginisiasi masyarakat agar BLM dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak pada perubahan perilaku masyarakat, dan output-nya bermanfaat jangka panjang, serta mendorong pada kegiatan perekonomian masyarakat.

“Contohnya, aset-aset pemkot yang berbentuk lahan, secepatnya dimanfaatkan untuk menanam buah-buahan, seperti Pepaya California, sebelum lahan tersebut menjadi tempat tumpukan sampah. Dengan begitu, di samping mempunyai nilai ekonomis, masyarakat juga terdorong untuk terbiasa menanam dan memanfaatkan lahan-lahan yang berdampak pada keindahan lingkungan. Kota Surabaya mungkin mempunyai lahan terbatas, tapi sebenarnya masih banyak yang bisa dimanfaatkan, dan saya siap bantu dengan kebijakan apabila diperlukan,” tegas walikota.

Kedua, menangani kemiskinan tidak cukup hanya dengan SKPD. Tidak cukup dengan PNPM. Tidak cukup dengan LSM dan perguruan tinggi. Menanggulangi kemiskinan harus bersama-sama dengan berbagi tugas. Jangan seluruhnya menanggulangi kemiskinan dengan kegiatan yang sama dan sasaran sama pula.

“Contoh si A mendapatkan pelatihan pembuatan kue dari Bapemas, pelatihan batik dari Dinsos, Pelatihan bengkel dari Disnaker, lalu dari PNPM mendapatkan pelatihan daur ulang sampah. Atau bagi bayi dan ibu hamil, dari Dinkes mendapat bantuan gizi, kemudian dari PNPM juga mendapatkan bantuan gizi. Hal itu tidak akan banyak memberikan perubahan karena tidak fokus,” urai Risma.

Ia mencontohkan, masyarakat miskin (si A), Bapemas membantu pelatihan pembuatan kue, PNPM memberikan bantuan modal atau peralatan, Disperindag membantu pola pemasarannya, Dinkes membantu kesehatannya, Diknas membantu pendidikannya. Maka, perubahan si A akan bisa dievaluasi.

“Ini yang disebut dengan sinergi. Walaupun PNPM sudah mengarah ke sana dengan program kemitraan antara Bapemas dengan BKM, dalam program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dan Dinas Sosial dengan BKM dalam program rehabilitasi sosial daerah kumuh. Tapi Korkot mulai sekarang harus banyak berkoordinasi dengan SKPD-SKPD. Saya akan mengirim surat ke seluruh kepala dinas, camat dan lurah agar bersinergi dengan PJM Pronangkis masyarakat. Sudah saatnya meninggalkan pola-pola pendampingan yang eksklusif dan sistem komando tanpa memberikan ruang untuk berkreasi. Tapi bukan pula melaksanakan pendampingan tanpa aturan dan keluar dari kaidah-kaidah PNPM yang telah diatur dalam pedoman pelaksanaan PNPM,” jelas walikota.

Ketiga, yang dimaksud dengan pemberdayaan masyarakat tidak hanya semata-mata melakukan kegiatan-kegiatan yang dibiayai BLM. “Itu yang saya tidak setuju bahwa pemberdayaan hanya dipahami sebatas membangun jalan, jembatan dan pelatihan-pelatihan,” tandas Risma.

Menurutnya, pemberdayaan sebenarnya adalah bagaimana masyarakat miskin mempunyai power atau bargaining (posisi tawar—Red), sehingga aset-aset sumberdaya manusia (SDM) dan sumberdaya alam (SDA) serta kebijakan tidak didominasi oleh elit-elit tertentu. Guna mewujudkan hal tersebut masyarakat harus diberikan motivasi dan diorganisir melalui wadah yang dapat mengorganisir masyarakat untuk berbuat sesuatu. Dalam hal ini di PNPM secara generik disebut dengan BKM. “Namun anehnya, begitu BKM terbentuk, orang-orang yang duduk di dalamnya justru memposisikan diri menjadi kelompok elit baru yang sulit dilihat. Jangankan oleh orang luar, masyarakatnya sendiri saja tidak pernah secara terbuka diberikan peluang untuk bertanya tentang keberadaan BKM. Oleh karenanya saya meminta kepada Korkot dan Satker, sebelum BLM dicairkan harus dilakukan evaluasi menyeluruh. Tidak hanya keuangannya saja, tapi juga kelembagaannya harus melibatkan masyarakat. Alhamdulilah, permintaan saya ternyata juga kewajiban yang harus dilakukan di PNPM, yang disebut review partisipatif,” kata Risma.

Keempat, orientasi pendampingan Faskel, lurah dan PJOK tidak hanya fokus pada kelembagaan BKM, tapi juga harus fokus pada KSM atau kelompok-kelompok masyarakat yang sudah berjalan di masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar BKM tidak menjadi elit baru di tengah-tengah masyarakat, dengan membangun masyarakat aktif melalui KSM. “Kadang BKM, bahkan teman-teman Faskel, menganggap kelompok-kelompok yang tidak dibentuk BKM itu tidak dianggap KSM. Padahal kelompok-kelompok yang sudah mapan di masyarakat bisa dimanfaatkan sebagai KSM selagi orientasinya adalah pada pemberdayaan masyarakat miskin,” tandasnya.

Walikota berharap keempat hal yang dipaparkannya bisa menjadi komitmen bersama dan dievaluasi secara intens serta rutin. “Koordinasi semacam ini ke depannya harus dihadiri kepala dinas dan melibatkan unsur swasta, perguruan tinggi serta pihak lain yang mempunyai kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan diberikan kekuatan dan kesabaran,” tutur Risma.

Paparan selanjutnya dilakukan oleh Kepala Bapekko Kota Surabaya, yang mengungkapkan tentang progres sinergi PNPM dengan SKPD serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan untuk mewujudkan masyarakat mandiri. (OC 5 Jatim PNPM Mandiri Perkotaan)

Editor: Nina K. Wijaya